JOGJA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja Prof Dr Mahfud MD berpandangan, keterlibatan aparat TNI dalam pemberantasan teroris tidak melanggar aturan. Dia menampik kekhawatiran, keterlibatan aparat TNI bisa menimbulkan pelanggaran HAM, seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

Mahfud menjelaskan, di masa Orde Baru kekuatan TNI memang terlalu dominan menjadi alat kekuasaan. Namun setelah reformasi, tugas institusi negara TNI dan Polri semakin jelas. “Ada pertahanan dan keamanan. Ini jelas tanggungjawabnya, di mana TNI bagian pertahanan dan Polri pada tugas keamanan,” kata Mahfud di ruang kerjanya Selasa (22/5).

Peran TNI, kata Mahfud, bisa masuk kepada penegakan hukum atas dasar kesepakatan dari kedua institusi tersebut. Kesepakatan kedua intitusi itu sebenarnya sudah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 7/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aksi teror bom, meski masuk dalam ranah tanggung jawab kepolisian karena berkaitan dengan keamanan, TNI juga bisa campur tangan. Sebab aksi teror yang oleh terorisme didasarkan pada ideologi, dapat mengancam keamanan negara. “Teroris ini kan niatnya mengganti dasar negara Pancasila. Kalau sudah ketahanan negara, ini menjadi tugas TNI,” sebutnya.

Sementara TNI tidak diperkenankan dalam penegakan hukum teroris. Sehingga bila teroris tertangkap, maka proses penyidikan menjadi kewenangan dari aparat kepolisian dan juga pengadilan. “TNI tugasnya menangkap dan menghalau saja,” katanya.

Oleh karena itu keamanan dan pertahanan tidak bisa dipisah dan berjalan sendiri-sendiri, karena menurutnya hal tersebut akan mengacaukan negara. “Mengenai RUU teror selama ini kan persoalannya apa itu definisi terorisme. Biarkan saja mereka menyelesaikan,” katanya.

Dengan garis reformasi yang cukup jelas, Menteri Perhatanan di era Gus Dur ini yakin kinerja TNI tidak dalam menangani teror, tidak akan melenceng. Apalagi saat ini undang-undang secara jelas melarang TNI aktif untuk berpolitik. (bhn/laz/mg1)