JOGJAKARTA-Puncak dari rangkaian acara “Pameran Foto Reformasi 1998” yang berlangsung dari tanggal 1-21 Mei digelar Senin (21/5). Acara tersebut dipusatkan di titik nol km Malioboro Jogjakarta setelah sebelumnya dimulai di Universitas Islam Negeri Jogjakarta, Universitas Janabadra dan Universotas Muhammadiyah Yogyakarta.

Acara yang diinisiasi oleh Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) menampilkan 300 lebih foto yang dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bukti sahih terkait kelaliman pemerintahan Orde Baru (Orba).

Acara tersebut juga guna mengenang sosok Moses Gatutkaca, seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang tewas dalam aksi demonstrasi menuntut agar rezim Orba berakhir. “Kami juga melakukan acara tabur bunga di sepanjang Jl Moses Gatutkaca,” kata Ketua Pantia Foto Reformasi 1998, Agus Bintoro ketika ditemui di UMY Senin (21/5).

Bagi sebagian orang, banyak permasalahan terkait tahun 1998 masih banyak yang belum terselesaikan. Mulai dari hilangnya wartawan yang lenyap akibat tulisan, lalu ada pula seniman yang juga dilenyapkan karena dianggap puisi-puisinya berbahaya. “Selama 32 tahun banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi,” jelas Agus.

Selama 32 pemerintahan Orba jelas meninggalkan efek yang masih bisa dirasakan hingga saat ini . Bahkan ketakutan sebagian masyarakat akan bangkitnya rezim serupa terus bermunculan.

“Hari ini kondisi dan potensi untuk muncul kembali Orba itu ada,” tegasnya.Maka dari itu, ia memberi tema ‘Merefleksi 20 Tahun Reformasi, Untuk Alasan Apapun Kami Tidak Ingin Kembali’.

Pameran foto ini pun juga sebagai langkah untuk mengantisipasi dan mencegah kebangkitan Orba itu selain sebagai langkah edukasi agar publik memiliki pemikiran terbuka dan tidak terlalu fanatik terhadap satu hal.

“Foto itu menceritakan sendiri fakta sejarah yang tidak terbantahkan yang menggambarkan kekuasaan otoriter di Jogja ini,” kata Agus dengan raut muka serius.

Selain memamerkan koleksi foto, ia juga menggelar doa bersama yang ditujukan pada arwah para aktivis yang gugur. Ke depan ia berharap untuk pemerintah yang berkuasa saat ini agar berani mengusut tuntas kasus panggaran HAM yang belum terselesaikan. “Kami meminta agar pemerintah harus jauh dari nilai-nilai yang melanggar HAM dan membungkam demokrasi,” tegasnya. (**/cr4/mg1)