JOGJA – Sejak awal Ramadan ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Naketrans) Kota Jogja sudah mulai membuka posko pengaduan dan pemantauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam posko ini juga sudah dicantumkan sembilan nomor kontak pegawai yang bisa dihubungi.

“Sengaja kami beri nomor kontak yang bisa dihubungi para pelapor. Jadi kapan saja bisa langsung kontak, termasuk saat cuti bersama nanti,” ujar Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas KUKM Naketrans Jogja Rihari Wulandari Selasa (22/5).

Dalam kerjanya, jelas Wulan, begitu menerima telepon pengaduan petugas akan melakukan konfirmasi pada perusahaan. Hasilnya juga akan ditindaklanjuti secara internal maupun eksternal. “Identitas pelapor juga akan kami rahasiakan,” ujarnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan, THR paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran dan dalam bentuk uang cash. Di Kota Jogja tercatat paling tidak ada 1.510 perusahaan, belum termasuk industri rumahan.

Wulan mengatakan, laporan yang diterima posko didominasi pembayaran THR yang melebihi ketentuan. “Tahun lalu ada yang H-5 belum dibayar, tapi dibayar pada H-3. Yang seperti itu tinggal komunikasinya saja,” jelasnya.

Sedang bagi pengusaha yang membayarkan THR setelah Hari Raya, merupakan pelanggaran aturan. Untuk penindakan akan dikoordinasikan dengan Pemprov DIJ. Bagi pengusaha yang lalai dalam membayarkan THR, diancam sanksi berupa peringatan hingga pembatasan layanan publik. “Kewenangan pengawasan ada di DIJ,” terang Wulan.

Sebelumnya Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti meminta para pengusaha di Kota Jogja agar sejak awal mempersiapkan pembayaran THR. Terlebih dengan waktu cuti bersama yang diajukan.

Pengusaha juga diminta bisa membayarkan THR lebih awal. “Kewajiban THR ini akan kami pantau ketat. Yang jelas harus tepat jumlah dan tepat waktu,” tegas HS. (pra/laz/mg1)