JOGJA – Gunung Merapi waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan status Merapi naik dari level normal ke waspada sejak Senin (21/5) pukul 23.00. Hal itu menyusul adanya peningkatan aktivitas freatik yang diikuti gempa vulkanik dan tremor. Bahkan pada Selasa (22/5) pukul 01.47 terjadi erupsi susulan selama tiga menit, dengan tinggi kolom mencapai 3.500 meter kea rah barat.
PVMBG merekomendasikan kawasan dalam radius 3 kilometer dari puncak Merapi tidak boleh untuk aktivitas penduduk. Selain itu, masyarakat yang menghuni kawasan rawan bencana (KRB) 3 diimbau meningkatkan kewaspadaan.
Melihat situasi tersebut Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengingatkan warga KRB 3 Merapi untuk belajar pada kejadian erupsi 2010. Bahwa ketika itu ratusan orang meregang nyawa lantaran terlambat menyelamatkan diri, sementara ribuan lainnya mengungsi.
HB X kembali menegaskan bahwa KRB 3 tidak direkomendasikan sebagai tempat domisili penduduk. Kendati demikian, HB X tak menampik sulitnya mengajak warga terdampak erupsi untuk menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“KRB 3 itu tetap berbahaya. Tapi yang namanya mobilitas manusia ini kan susah diatur,” katanya di Bangsal Kepatihan kemarin (22/5).
Gubernur menyerahkan kewenangan kepada bupati Sleman untuk penanganan masyarakat, terkait peningkatan status Merapi. Menurut HB X, Pemkab Sleman masih mampu menangani masalah tersebut. Sehingga Pemprov DIJ belum perlu membantu mengucurkan dana kedaruratan.
“Tiap kabupaten sudah punya anggaran untuk itu. Kalau kuranb baru dibantu dari provinsi,” tutur raja Keraton Jogja itu.
HB X meminta warga tak panik dalam menyikapi peningkatan status Merapi. Apalagi dampak letusan freatik masih sebatas hujan abu. Gubernur berharap peristiwa alam ini tak sampai mengganggu kegiatan belajar-mengajar siswa di sekolah. “Sekolah tetap harus jalan terus, anak-anak pakai masker saja. Saya minta tenang, kecuali kalau lava naik itu masalah lain,” tegasnya.
Terpisah, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, sesuai rekomendasi PVMBG, status waspada tak mengharuskan warga lereng Merapi mengungsi. Kendati demikian, ratusan warga Desa Glagaharjo, Cangkringan turun ke balai desa setempat pada Senin (21/5) sore atas kesadaran masing-masing. “Langkah ini harus diapresiasi. Itu berarti kesadaran untuk keselamatan telah meningkat. Setidaknya sebagai preventif, meski belum ada anjuran untuk mengungsi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Heru Suroso menyatakan, sampai saat ini masih ada 607 kepala keluarga (KK) menghuni KRB 3 Merapi. Pemprov DIJ dan Pemkab Sleman telah berupaya mengambil langkah-langkah persuasif agar warga bersedia meninggalkan KRB 3. Namun sejauh ini tak banyak membawa hasil. Tahun ini hanya 20 KK yang bersedia direlokasi ke tempat lebih aman. Yakni di hunain tetap Umbulharjo, Cangkringan.
Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantono mengaku telah menerjunkan personel untuk melayani masyarakat terdampak erupsi di titik-titik pengungsian.(bhn/dwi/cr5/yog)