KULONPROGO – Belum adanya kesimpulan matang terkait teknis eksekusi disinyalir menjadi pemicu ketidakjelasan kapan pengosongan lahan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dilakukan. Termasuk pemindahan warga penolak bandara yang masih bertahan.

Assek II Setda Kulonprogo Sukoco mengatakan belum ada rapat koordinasi lagi antara Pemkab Kulonprogo, PT Angkasa Pura (AP) I dan aparat keamanan terkait rencana pengosongan lahan. Rakor terakhir beberapa waktu lalu di ruang kerja Bupati Kulonprogo dihadiri Komnas HAM.

“Seharusnya memang ada rapat pembahasan teknis pengosongan dan pemindahan warga, sebab rencana semula eksekusi dilakukan sebelum puasa. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kabar lagi dari AP I untuk menggelar koordinasi kembali,” kata Sukoco Minggu (20/5).

Sukoco memastikan rencana pengosongan lahan akan dilakukan selepas bulan puasa kendati waktunya belum ditentukan. “Kalau dalam waktu dekat tidak mungkin karena sudah masuk puasa, sejak awal AP I dan Pemkab Kulonprogo menghindari pengosongan saat puasa,” kata Sukoco.

Rapat terakhir sebelum eksekusi sangat penting untuk mematangkan skema atau rencana sehingga porsi tugas masing-masing jelas. Sebab proses pengosongan lahan dan pemindahan warga penolak bandara melibatkan beberapa unsur.

“Apa tugas dan fungsi kepolisian dan TNI yakni pengamanan kegiatan, relawan kemanusiaan dari Kulonprogo dari unsur Satpol PP, Linmas, hingga Tagana dan BPBD membantu pemindahan warga beserta barang perabotannya. Itu semua perlu dirapatkan, dikoordinasikan agar jelas. Pelaksanaanya Pemkab menunggu keputusan AP I sebagai pemrakarsa proyek pembangunan itu,” kata Sukoco.

Wakapolres Kulonprogo Kompol Dedi Surya Dharma mengatakan pihaknya akan bergerak jika ada permohonan pengamanan dari AP I. “Sementara sejauh ini juga belum ada permintaan sehingga Polres memilih pasif dengan menunggu koordinasi lebih lanjut bersama AP I dan Pemkab Kulonprogo,” kata Dedi.

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama mengatakan belum ada kepastian kapan eksekusi lahan dilakukan. Pandu hanya menyebut butuh waktu untuk pendekatan kepada warga yang masih bertahan.

“Kesepakatan bersama untuk melakukan pendekatan yang humanis dan menyiapkan perpindahan warga dengan baik,” kata Agus Pandu. (tom/iwa/mg1)