Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais menilai perlindungan terhadap data pribadi menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, masyarakat atau individu yang telah menyerahkan data pribadinya ke perbankan, sosial media seperti facebook dan twiter tidak pernah mengetahui keberadaan data pribadi tersebut. Bahkan individu pemilik data pribadi itu tidak punya kuasa meminta kembali data tersebut.

“Misalnya ketika kita sudah tidak berhubungan dengan perbankan, data pribadi kita harusnya dihapus. Tapi faktanya itu tidak terjadi,|” ungkap Hanafi saat berbicara dalam seminar Merajut Nusantara bertajuk Pemanfaatan Internet sebagai Media Edukasi Pendidikan dan Bisnis di Hotel Ros Iin Jalan Wirjono Projodikoro ( dulu Jalan Ring Road Selatan) Bantul pada (19/5).

Hanafi mengatakan, data yang bersifat privasi itu mestinya dijaga. Namun saat Komisi I DPR RI mengundang perwakilan Facebook, kenyataan berbicara sebaliknya. Facebook tidak dapat memberikan jaminan keamanan atas data-data pribadi tersebut. “Pemilik perusahaan media sosial selalu berkilah dan tidak bisa bertanggung jawab. Kesalahan ditimpakan pada pihak ketiga,” sesal Hanafi.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) DIJ itu menengarai, data-data pribadi itu rawan disalahkgunakan untuk kepentingan politik, bisnis dan lainnya. Data-data pribadi penggunan Facebook saat ini tidak tersimpan di Indonesia.

Di pihak lain penegakan hukum atas penyalahgunaan data-data pribadi itu sampai sekarang sangat lemah. Karena itu, FPAN DPR RI mendorong ada pengaturan menyangkut perlindungan data pribadi. Pengaturan dilakukan dengan undang-undang.

“Kami ingin ada kedaulatan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi dengan regulasi,” ungkapnya.

Diingatkan, penggunaan data-data bersifat pribadi harus atas persetujuan pemilik data. Tanpa persetujuan, apalagi kemudian diketahui data-data itu telah disalahgunakan, maka pelakunya bisa dipidanakan. Hanafi mengakui, data pribadi ada yang diserahkan ke pemerintah, negara atau swasta. Namun pemilik data kerap tidak tahu dan tak punya kuasa terhadap data-data pribadi yang telah diserahkan itu.

Komisi I, lanjut dia, ingin agar pemerintah segera menyerahkan RUU Perlindungan Data Pribadi itu ke parlemen. Sebab, RUU tersebut disepakati menjadi inisiatif pemerintah. “Kalau segera diserahkan ke DPR ada kelegaan,” harapnya.

Selain dugaan penyalahgunaan data pribadi, Hanafi juga masyarakat juga sering menjadi korban kecurangan saat menggunakan aplikasi keuangan. Meski tak melakukan transaksi, saldo banyak yang berkurang. Ketika keluhan disampaikan, pihak perusahaan aplikasi menolak bertanggung jawab. “Masyarakat tidak dapat berbuat banyak dan sering menjadi korban,” ujar ayah dua anak ini.

Dalam kesempatan itu dia juga menyinggung soal pemanfaatan internet yang laksana pedang bermata dua. Internet maupun sosial media antara lain memberikan manfaat menunjang usaha. Dewasa ini transaksi bisnis banyak memakai jaringan internet. Tak heran belakang beberapa pusat perbelanjaan sepi.

Bahkan ada yang tutup. Masyarakat datang ke mal bukan untuk membeli barang. Namun hanya mengecek harga. Mereka membelinya lewat tokopedia atau bukalapak. “Mal ramai bukan karena orang membeli tapi karena makan. Sekarang terjadi perubahan bisnis. Ini salah satu sisi positif pemakaian internet dan sosial media,” katanya.

Di pihak lain lanjut dia, ada juga penyalahgunaan penggunaan internet yang mengancam kedaulatan negara. Di luar isu radikalisme dan terorisme, ancaman separatisme juga harus menjadi perhatian.

“Internet efektif menjadi sarana membelah komunitas, bangsa maupun umat. Lewat postingan berita-berita palsu ada pihak-pihak yang meraup keuntungan secara politik, ekonomi maupun bisnis,” ingatnya.

Seminar Merajut Nusantara juga menghadirkan pembicara Direktur Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Fadhilah Mathar dan Muhammad Fajar Shodiq dari Founder Sinteniki.com. (kus/mg1)