GUNUNGKIDUL –Bupati Gunungkidul Badingah membuat kebijakan baru demi mendongkrak kualitas kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Tiap pimpinan OPD diminta meneken kontrak kerja yang isinya kesanggupan mewujudkan visi dan misi bupati. Untuk membangun Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera di 2021.

Sekda Gunungkidul Drajat Ruswandono mengingatkan para pejabat tak asal meneken dokumen pakta integritas tersebut. Mereka juga dituntut benar-benar memahami isinya. Sebab, konsekuensi bagi pelanggarnya cukup berat. Ada reward dan punishment yang disebutkan dalam perjanjian kontrak kerja.

Jika ada pejabat yang kinerjanya dinilai buruk atau menyalahi komitmen dalam kontrak kerja, bukan tidak mungkin dia akan diroling atau digeser dari jabatannya. Atau bahkan dinonjobkan. Sebaliknya, pejabat yang kinerjanya baik berhak mendapatkan tunjangan kinerja. “Besaran tunjangan kinerja masih dalam pembahasan,” jelasnya Jumat (18/5).

Adapun penilaian kinerja pejabat dilakukan oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat). Hasil penilaian tersebut selanjutnya diserahkan kepada bupati.

Drajat mewanti-wanti para pejabat untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan, sekaligus pengawasan terhadap anak buah. Sebab, kepala OPD juga harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dilakukan anak buahnya. Karena itu setiap pimpinan lembaga tidak hanya pasrah ketika melihat kinerja bawahannya yang tidak benar. Misalnya, soal penganggaran. “Kalau ada pengajuan (anggaran, Red) yang tak pantas dilaksanakan, maka jangan ditandatangani. Cek dan ricek lagi,” pintanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Gunungkidul Agus Kamtono membenarkan adanya kontrak kerja OPD dengan bupati. Khusus instansinya, salah satu target yang harus dipenuhi sesuai kontrak kerja adalah mendorong pemerintah desa agar menulis buku. Sebanyak 25 buku.

“Penulisan buku dibagi dua. Tentang sejarah dan legenda desa. materi legenda desa kami lombakan,” jelasnya.

Menurut Agus, program menulis buku sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Gunungkidul. Tahun ini ada 54 desa yang menjadi sasaran. (gun/yog/mg1)