JOGJA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memberikan lampu hijau penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Kendati demikian, Pemprov DIJ tak mau buru-buru menyosialisasikan kebijakan tersebut. Melainkan menunggu surat edaran resmi dari Kemen PAN-RB terkait penggunaan fasilitas negara untuk keperluan Lebaran. Juga mempertimbangkan sikap lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Surat edaran tersebut diperlukan guna memastikan agar kebijakan pemprov tak menyalahi aturan.

“Sejauh ini lampu hijau penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran
sebatas lisan,” ungkap Sekprov DIJ Gatot Saptadi Jumat (18/5).

Sikap kehati-hatian menjadi perhatian utama mantan penjabat bupati Sleman itu. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mewanti-wanti seluruh aparatur negara supaya tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan Lebaran. Termasuk mobil dinas. KPK berpandangan, penggunaan fasilitas negara untuk keperluan mudik berpotensi menyalahi aturan karena sarat kepentingan.
Menyikapi pandangan komisi antirasuah, Gatot mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri penggunaan fasilitas negara. Kendati demikian, penetapan kebijakannya perlu ada pembahasan bersama dengan instansi lain. “Dilihat asas kewajarannya. Kalau itu kendaraan dinas ya untuk kedinasan saja,” tegasnya.
Andaikan diperbolehkan untuk mudik, lanjut Gatot, hanya untuk wilayah DIJ. Tidak sampai ke luar daerah. Gatot khawatir jika terjadi sesuati dengan kendaraan tersebut justru akan menjadi pandangan negatif bagi pemerintah daerah.
“Semua masih kami bahas. Semoga minggu depan sudah bisa disampaikan hasilnya,” ujar Gatot.

Sementara itu, Sekretaris DPRD DIJ Beny Suharsono melihat adanya
perbedaan pandangan antaran Kemen PAN-RB dengan KPK. Karena itu dia pilih tunggu bola dari pusat. Agar tak menjadi persoalan di kemudian hari. (bhn/yog/mg1)