JOGJA- Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Gatot Saptadi mengapresiasi berbagai pandangan terkait penataan kepegawaian. Termasuk seleksi terbuka pejabat eselon II Pemprov DIJ seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto. “Terima kasih atas berbagai masukan tersebut,” ucap Gatot Jumat (18/5).

Namun demikian, Gatot mengklaim, semua tahapan seleksi berjalan sesuai aturan. Terbukti tidak pernah ada koreksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Sebab, semua hasil lelang dikirimkan ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi.

Menurut Gatot, aturan seleksi diinformasikan secara terbuka dan transparan. Karena itu dia minta semua pihak mencermati aturan tersebut. “Tolong dibaca ulang dan jangan hanya dilihat dari kulitnya,” sindirnya.

Aturan itu di antaranya menyebutkan kesediaan pelamar atau peserta lelang ditempatkan pada jabatan di luar yang diumumkan dalam seleksi terbuka. Peristiwa ini terjadi pada lelang jilid II pada 2017 lalu.

Tiga jabatan yang tidak pernah diumumkan, yakni kepala badan pendidikan dan latihan (Badiklat), kepala badan perpustakaan dan arsip daerah (BPAD), serta kepala biro tata pemerintahan diisi oleh pejabat hasil seleksi terbuka.

Semula posisi yang dinyatakan lowong hanya empat. Yakni Sekretaris DPRD DIJ, kepala Pelaksana BPBD DIJ, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta kepala Dinas PUP dan ESDM DIJ. Namun dalam pelaksanaanya ada enam jabatan yang diisi.

Disinggung lowongnya jabatan kepala biro administrasi pembangunan pascapromosinya Tri Mulyono menjadi kepala BLH DIJ, Gatot menyatakan, panitia seleksi punya pertimbangan tersendiri. Panitia seleksi sengaja tidak merekomendasikan enam peserta lelang lainnya yang lolos tahap akhir menjadi pengganti Tri Mulyono. “Panitia seleksi berhak memberikan rekomendasi. Kalau dari enam nama itu tidak ada yang tepat untuk posisi kepala biro administrasi pembangunan masak mau dipaksakan,” kilah Gatot yang juga menjabat ketua panitia seleksi.

Kebijakan ini berbeda saat seleksi tahap I dan II. Ketika lelang tahap I 2016 lalu, kursi direktur RS Grhasia yang ditinggalkan drg Pembajun Setyaningastutie MKes seketika diisi dr Etty Kumulowati MKes, salah satu peserta lelang yang lolos tahap akhir. Pembajun terpilih menjadi kepala Dinas Kesehatan DIJ.

Sedangkan kepala biro tata pemerintahan semula dijabat Beny Suharsono. Begitu Beny lolos sebagai Sekwan, jabatan yang ditinggalkannya langsung digantikan Sukamto yang mengikuti lelang.

Baik direktur RS Grhasia maupun kepala biro tata pemerintahan tidak ikut diumumkan sebagai jabatan yang lowong. Khusus penempatan Etty, Gatot menolak memberikan tanggapan. Alasannya, saat itu dirinya belum menjadi ketua panitia seleksi. “Itu sebelum masa saya menjabat,” hindarnya.

Tentang mutasi Sukamto dari kepala biro tata pemerintahan menjadi kepala biro administrasi pembangunan, Gatot memastikan menjadi kewenangan gubernur. Meski masa jabatan Sukamto baru empat bulan, gubernur, terang Gatot, punya pertimbangan tertentu. Gubernur, lanjut dia, merupakan pembina kepegawaian di tingkat provinsi.

“Ada sesuatu sehingga diadakan mutasi. Sesuatu itu yang mengetahui pembina kepegawaian,” sebutnya. Diingatkan, kepala biro tata pemerintahan dan kepala biro administrasi pembangunan adalah jabatan yang setingkat. Sama-sama eselon II b. Dengan demikian, mutasi semacam itu hal biasa.

Di sisi lain, seorang sumber di Kepatihan membisiki bahwa mutasi yang dialami Sukamto dipicu pidatonya menyangkut status tanah Sultanaat Grond (SG) dan Pakualamanaat Grond (PAG) dalam sebuah acara. SG dan PAG disebut baru diakui setelah adanya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. “Ucapan itu ternyata berbuntung panjang,” bisik sumber tersebut.

Sukamto menampik spekulasi itu. Dia melihat mutasi itu sebagai kebutuhan organisasi.”Jadi posisi kepala biro administrasi pembangunan tidak boleh kosong dan harus diisi,” katanya.

Sukamto tercatat merupakan pejabat hasil lelang yang tersingkat menduduki jabatannya. Dia dilantik menjadi kepala biro tata pemerintahan pada Jumat 12 Januari 2018 dan digeser menjadi kepala biro administrasi pembangunan pada Rabu 16 Mei 2018. Praktis menjabat hanya empat bulan lebih empat hari. (kus/yog/mg1)