KULONPROGO – PT Angkasa Pura (AP) I sepertinya benar-benar kewalahan menghadapi situasi dan perlawanan 37 kepala keluarga (KK) yang masih menolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Proses eksekusi lahan yang masih dihuni warga kembali ditunda.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo tak menampik kondisi tersebut. Menurutnya, pengosongan lahan direncanakan sebelum puasa. Hingga hari pertama puasa Kamis (17/5) belum ada tanda-tanda rencana eksekusi. Hasto mengatakan, proses eksekusi belum memungkinkan dilakukan. Meskipun pemkab telah berkoordinasi dengan aparat keamanan maupun Komnas HAM.

“Semua pihak sepakat tak melakukan kegiatan eksekusi saat Ramadan. Tapi sampai saat ini juga belum ada rencana koordinasi lebih lanjut,” beber Hasto. Mengenai sampai kapan penundaan eksekusi, Hasto mengaku belum tahu. Hal itu tergantung AP I selaku pemrakarsa NYIA. “Sesegera mungkin akan kami komunikasikan (dengan AP I, Red),” lanjutnya.

Penundaan rencana pengosongan lahan bakal bandara tak menjadi masalah bagi pemkab. Hal itu justru membuat pejabat pemkab lebih leluasa dan memiliki waktu lebih lama untuk berdialog dengan warga penolak bandara.

Hasto pun mengagendakan kegiatan safari Ramadan untuk menyambangi satu per satu warga penolak bandara. Upaya tersebut diharapkan bisa meluluhkan hati mereka.

“Kami bukan pengambil keputusan. Prinsip yang kami pegang (pengosongan lahan, Red) harus persuasif,” tegasnya.

Terpisah, juru bicara proyek NYIA dari PT AP I Agus Pandu Purnama enggan menjelaskan kepastian rencana eksekusi lahan terdampak bandara secara keseluruhan. Dia berdalih masih butuh waktu untuk melakukan pendekatan kepada warga penolak bandara. Sekaligus menyiapkan skenario relokasi secara baik-baik. “Sesuai kesepakatan bersama, proses relokasi harus dengan pendekatan humanis,” ujarnya. (tom/yog/mg1)