JOGJA- Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengaku khawatir pelaksanaan amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DIJ muspra alias sia-sia. Inung, sapaan akrabnya, melihat proses seleksi jabatan secara terbuka yang digadang-gadang menghasilkan pejabat profesional sesuai amant UU ASN justru tak dijalankan secara konsisten.

Alasannya, Pemprov DIJ begitu mudah menggeser pejabat hasil lelang tanpa ukuran yang pasti dan jelas. Seperti yang terjadi pada Sukamto. Terhitung baru empat bulan Sukamto menjabat kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setprov DIJ. Dia terpilih menggantikan Beny Suharsono melalui lelang terbuka. Menantu mantan Rektor Universitas Widya Mataram Dr Muchsan SH itu dilantik Gubernur DIJ Hamengku Buwono X pada (12/1) lalu.

Meski baru seumur jagung memegang posisi itu, birokrat yang sedang menempuh program doktor itu justru dimutasi. Sukamto dipindah menjadi kepala biro administrasi pembangunan menggantikan Tri Mulyono yang promosi sebagai kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIJ.

Pelantikan Sukamto dilakukan bersama enam pejabat lainnya di Bangsal Kepatihan dua hari lalu.

“Kenapa pejabat yang dihasilkan dari seleksi terbuka kok demikian mudah dipindah. Bagaimana tolok ukur kinerjanya. Adakah yang keliru dari seleksi sebelumnya?,” tanya Inung Kamis (17/5).

Jika kondisi itu terus dibiarkan, menurut Inung, bisa meruntuhkan kepercayaan ASN terhadap sistem seleksi terbuka. Karena dianggap tidak serius. Aturannya berubah setiap saat. Bila itu yang terjadi, maka bisa menjadi pukulan balik bagi pemprov sendiri. “Jangan sampai muncul cibiran dari ASN sendiri seolah-olah seleksi terbuka itu seperti abal-abal,” ingatnya.

Inung mencatat, dalam tiga kali seleksi terbuka pejabat eselon II, sistem yang digunakan pemprov tidak pernah pakem alias baku. Dia mencontohkan seleksi pertama pada 2016 lalu. Jabatan direktur RS Grhasia semula tidak pernah dilelang. Namun tiba-tiba diisi salah seorang peserta lelang yang ikut lolos tahap akhir.

Ini terjadi setelah dalam seleksi tersebut Direktur RS Grhasia drg Pembajun Setyaningastutie lolos dan promosi menjadi kepala dinas kesehatan. Direktur RS Grhasia kemudian dijabat dr Etty Kumulowati MKes.

Lelang kedua pada 2017 juga terjadi keanehan. Pejabat hasil lelang menempati posisi yang sebelumnya tidak pernah diumumkan lowong. Yakni kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIJ dan kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) DIJ.

Kini dalam pelantikan pejabat hasil lelang jilid III muncul keganjilan. Lowongnya jabatan kepala biro administrasi pembangunan tidak diisi dengan mempromosikan peserta lelang lainnya seperti saat seleksi terbuka pertama. Namun pemprov memilih menggeser Sukamto.

Dari rentetan peristiwa itu, Inung menilai, hukum acara pemprov selalu berubah. “Tidak ada kepastian,” kritiknya. Minimnya kepastian hukum itu juga terjadi pada lelang jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ.

Dua kali diumumkan dinyatakan gagal. Pemprov bukannya mengadakan lelang kembali. Tapi malah minta izin ke pemerintah pusat agar persyaratan lelang diubah. Dari maksimal usia peserta lelang maksimal 56 tahun menjadi 57 tahun. “Ibarat pertandingan bola karena susah menang, minta gawangnya dilebarkan. Jumlah pemainnya ditambah,” sindirnya.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengakui susahnya mencari sosok calon kepala Dinas PUP dan ESDM DIJ. Dia bertanya-tanya dengan minimnya minat birokrat di pemprov menjadi orang nomor satu di Bumijo tersebut. “Nggak tahu. Kami dua kali lelang, jumlah pesertanya tidak memenuhi syarat,” ujar Gatot. Saat lelang pertama, peserta yang mendaftar posisi itu hanya dua orang orang. Sedangkan lelang kedua hanya satu pendaftar. “Sudah kami perpanjang juga nggak ada yang daftar,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan punya keyakinan yang beda. Dia meramal kepala Dinas PUP dan ESDM nantinya dijabat M. Mansur yang sekarang dipercaya gubernur menjadi Plt kepala Dinas PUP dan ESDM DIJ. “Plt itu ibaratnya pejabat latihan. Ramalan saya, Pak Mansur bakal didefinitifkan. Masalahnya hanya soal waktu,” cetus Dharma. (kus/yog/mg1)