JOGJA – Pemprov DIJ memberlakukan pengurangan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama Ramadan. Dari yang biasanya 37,5 jam menjadi 32,5 jam per pekan. Berlaku bagi instansi yang menerapkan sisitem lima hari kerja maupun enam hari hari kerja.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Gatot Saptadi mengatakan, perubahan jam kerja ASN berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

Menyesuaikan ketentuan tersebut, ASN pada instansi dengan sistem enam hari kerja masuk pukul 07.30 dan pulang maksimal pukul 14.30. Sedangkan di lembaga lima hari kerja pulang pukul 15.00 dengan jam masuk sama. Setiap hari kerja berlaku istirahat selama satu jam. “Ketentuan itu berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov DIJ,” tegasnya Rabu (16/5).

Gatot menjamin perubahan jam kerja selama Ramadan tidak mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah. Termasuk dalam pelayanan masyarakat. “Yang terpenting ASN memenuhi target jam kerja per minggu (32,5 jam, Red), sehingga kinerja dan pelayanan terhadap publik berjalan baik,” ujar Gatot

Selama Ramadan Pemprov DIJ menerjunkan tim khusus pengawas ASN. Hal ini sebagai garansi bagi masyarakat atas kinerja ASN selama Ramadan. Gatot menegaskan, tak boleh ada ASN yang bermalas-malasan selama Ramadan karena alasan berpuasa. Sanksi kepegawaian telah disiapkan bagi setiap ASN yang kedapatan melanggar ketentuan jam kerja tersebut.

Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengimbau masyarakat menyambut Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa secara khusyuk. Meski di beberapa daerah mengalami suasana kurang nyaman akibat ancaman bom teroris, HB X berharap umat Islam dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar. “Selamat berpuasa kepada masyarakat yang menjalankan, semoga bisa menyelesaikannya dengan baik,” tuturnya.

HB X juga berpesan agar warga DIJ tetap meningkatkan kewaspadaan selama menjalankan puasa. Gubernur berharap, berbagai kejadian yang dialami masyarakat tidak mengganggu kekhusyukan ibadah puasa. (bhn/yog/mg1)