JOGJA – Pemprov DIJ ternyata belum sepenuhnya siap menghadapi efek domino pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo. Calon bandara baru yang ditargetkan beroperasi pada 2019 itu justru diibaratkan seperti dua ujung pisau. Khususnya bagi masyarakat miskin. Proyek NYIA diyakini bisa menyerap banyak tenaga kerja, namun juga berpotensi menimbulkan problem baru. Yakni ketimpangan ekonomi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Tavip Agus Riyanto tak menampik persoalan tersebut. NYIA dipastikan bakal memicu perkembangan sektor jasa, perhotelan, dan transportasi, yang akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi DIJ. Namun, semua aspek tersebut diprediksi bakal lebih banyak menyerap tenaga kerja terampil. Kondisi itulah yang dikhawatirkan bakal menimbulkan gejolak sosial.

Pernyataan Tavip bukan tanpa alasan. Hal itu berkaca pada daerah lain di Indonesia. Di mana setiap pembangunan bandara baru selalu diikuti pertumbuhan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, bandara tersebut tidak memberikan lapangan pekerjaan pada pekerja non-skill. “Artinya, orang miskin tetap saja kesulitan mencari pekerjaan,” ungkap Tavip di sela kegiatan urun rembug membahas masalah kemiskinan dan kesenjangan di DIJ yang digelar Fraksi PKS DPRD DIJ Selasa (15/5).

Menurutnya, banyak warga miskin DIJ yang tak punya pekerjaan tetap. Mereka juga tak punya keterampilan khusus. Sementara proyek bandara lebih banyak membutuhkan pekerja ahli atau memiliki keterampilan khusus. Sebagaimana NYIA, Tavip meyakini bakal lebih banyak menyerap tenaga kerja golongan menengah ke atas.

Persoalan lain terkait perkembangan kawasan. Tavip memprediksi hanya kawasan selatan atau sekitar lokasi NYIA yang akan mengalami perkembangan. Sedangkan di Perbukitan Menoreh pertumbuhan ekonomi akan stagnan. “Akibatnya, growth Kulonprogo bisa tumbuh, tapi ketimpangan akan tetap tinggi,” katanya.

Guna mengantisipasi ketimpangan tersebut, lanjut Tavip, pemprov melalui dinas tenaga kerja menggelar pelatihanbagi masyarakat miskin agar bisa terlibat dalam proyek pembangunan bandara. Namun, untuk menyiapkan mereka agar bisa berperan dalam operasional NYIA, pemprov masih akan mencari solusinya. “Kami tetap memberdayakan masyarkaat miskin agar tak tertinggal terlalu jauh dari dampak pertumbuhan perekonomian itu,” jelasnya.

Seperti diketahui, angka ketimpangan DIJ pada semester kedua 2017 sebesar 0,44. Jumlah warga miskin per September 2017 mencapai 487 ribu jiwa. Tertinggi di Bantul, dengan jumlah 139 ribu jiwa. Disusul Gunungkidul (135 ribu), Sleman (96.730), Kulonprogo (84.150) dan Kota Jogja (32.120).

Ketua Fraksi PKS DPRD DIJ Agus Sumartono berpendapat, pemberantasan kemiskinan di DIJ harus melalui kerja sama lintas sektoral. Kuncinya dengan memperkuat pembangunan berbasis wilayah atau kampung. Selain itu, Pemprov DIJ harus mampu melibatkan masyarkat lokal dalam penguatan ekonomi (bhn/yog/mg1)