GUNUNGKIDUL –Kepala desa (kades) yang khawatir dengan berbagai potensi masalah saat menangani Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) tak perlu waswas. Pemkab Gunungkidul telah mengantisipasinya dengan menerbitkan regulasi. Yakni, Peraturan Bupati (perbup) No. 47/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL. Dalam regulasi itu biaya Rp 150 ribu per bidang yang dipatok dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tidak saklek.

Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Gunungkidul Hery Sukaswadi, regulasi yang diteken tahun lalu itu mengatur detail seluk-beluk pembiayaan PTSL. Termasuk alokasi peruntukkannya. Bahkan, perbup ini juga memperbolehkan pemungutan biaya tambahan. Terutama untuk pengadaan patok dan materai. Tapi hal itu dengan catatan patok dan materai yang dibutuhkan melebihi ketentuan yang diatur dalam SKB. Perlu diketahui, tarif Rp 150 ribu yang tertuang dalam SKB di antaranya untuk pengadaan tiga buah patok plus satu materai. Padahal, tidak sedikit tanah terutama warisan membutuhkan lebih dari tiga patok dan satu materai.

“Semuanya sudah tersosialisasikan,”tegas Hery saat dihubungi Minggu (13/5).

Saking rincinya, perbup juga mengatur soal berbagai kebutuhan operasional pemerintah desa (pemdes) mempersiapkan PTSL. Seperti rapat koordinasi, honorarium tim fasilitasi PTSL desa, uang plus makan dan minum lembur, hingga pembelian alat tulis kantor. Pemdes diperbolehkan menganggarkan berbagai pembiayaan kebutuhan ini dalam APBDes. Dari itu, Hery mengaku heran dengan puluhan kades yang dikabarkan keberatan dengan program pemerintah pusat ini.

“Belum ada laporan keberatan yang masuk. Pemdes mana yang keberatan?,” tanyanya heran. Atas dasar itu pula, Hery memastikan PTSL tetap berjalan.

Sebagaimana diketahui, Ketua Solidaritas Kepala Desa Gunungkidul Sutiyono mendesak pemerintah meninjau ulang besaran tarif PTSL senilai Rp 150 ribu. Anggaran sebesar itu tak mampu mencukupi berbagai kebutuhan di lapangan. Sementara pemdes tak berani meminta biaya lebih lantaran khawatir dianggap melakukan pungutan liar (pungli).

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunungkidul Achmad Fauzan menekankan, PTSL tidak murni gratis alias ditanggung pemerintah. Ada biaya yang ditanggung pemohon.

“Hal itu yang terkadang belum dipahami masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, sosialisasi terkait pembayaran sudah sering dilakukan. Dia menduga sebagian masyarakat yang belum memahami lantaran tidak mengikuti sosialisasi. Kendati begitu, Fauzan memastikan PTSL jalan terus. Terlebih, Bumi Handayani mendapat kuota terbanyak se-DIJ. Yaitu, 78.750 bidang.

“Tahun ini ada 21 desa di Gunungkidul (yang mendapat program PTSL),” sebutnya.

Saking banyaknya, petugas BPN harus berurutan menangani PTSL di setiap desa. Menurutnya, petugas baru bergeser ke wilayah lain setelah menuntaskan PTSL di daerah sebelumnya.

Kades Kenteng Sukarno mengaku tidak keberatan dengan pelaksanaan program PTSL. Termasuk biaya yang dipungut berpotensi di atas Rp 150 ribu per sertifikat. Sebab, tak semua bidang tanah cukup dengan tiga patok dan satu materai.

“Warga kami tidak ada yang protes semua berjalan dengan lancar,” katanya. (gun/zam/mg1)