JOGJA-DIJ dengan status keistimewaan yang disandangnya, masih mempunyai persoalan yang mendesak untuk segera dipecahkan. Salah satunya tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, serta kesenjangan sosial yang tertinggi di Indonesia.

Hal itu yang mendorong empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIJ merasa perlu untuk melakukan sinkronisasi program dengan Pemprov DIJ maupun pemkab dan pemkot di DIJ dalam sinkronisasi rencana kerja pemerintah (RKP) dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2019, Jumat (11/5).

Hadir dalam kesempatan itu GKR Hemas, Hafid Asram, dan Cholid Mahmud. Satu senator lainnya, Afnan Hadikusumo berhalangan hadir. “Sinergi pusat-daerah merupakan kunci kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan,” ujar GKR Hemas.

Menurut dia esensinya pembangunan ditujukan memperkecil ketimpangan pendapatan. Tapi, lanjut, Hemas yang terjadi justru belum mampu menjawabnya. Salah satunya Hemas menyebut ketimpangan disebabkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jogja yang jauh meninggalkan empat kabupaten lain. “Dalam RKPD 2018 terendah masih Gunungkidul dan Kulonprogo,” tambahnya.

Karena itu, pembangunan di wilayah Kulonprogo serta sebagian Bantul dan Gunungkidul sudah mendesak diwujudkan. Hemas mencontohkan salah satunya pembangunan jalur jalan lingkar selatan (JJLS). “Selain bandara, penyelesaian JJLS sudah ditunggu realisasinya,” ujar dia.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi yang hadir mengakui tingkat kemiskinan di DIJ yang mencapai 13 persen, lebih tinggi dari rerata nasional, tiga persen diantaranya miskin absolut. Dalam RKPD 2018 maupun2019 nanti, Gatot menegaskan Pemprov DIJ sudah menyiapkan beberapa program. “Target kami tahun ini bisa turun menjadi lima persen,” ungkapnya.

Mantan penjabat bupati Sleman itu mengaku juga menyiapkan sejumlah program prioritas untuk menekan terjadinya ketimpangan antarwilayah. Total ada 17 program prioritas pembangunan infrastruktur yang disiapkan dan senyampang dengan program pusat. “Program-program kerja yang kami siapkan tahun depan sudah searah dengan kebijakan pusat,” katanya.

Selain infrstruktur, sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga akan dilakukan pada 2019. Termasuk program mengantispasi pembangunan bandara baru NYIA. “Kami juga akan melibatkan peran swasta untuk mendukung aspek pembiayaan,” katanya. (pra/din/mg1)