MUNGKID – Keputusan-keputusan yang diambil KPU sangat rawan untuk dilawan secara hukum perdata maupun tata usaha negara (TUN). Sebagai langkah antisipatif, KPU Kabupaten Magelang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Mungkid sebagai jaksa pengacara negara.

Terhadap kerja sama ini, telah dilakukan penandatanganan. “Ya, KPU menggandeng kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara untuk perkara perdata maupun tata usaha negara,” kata Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffudin Jumat (11/5).

Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang ini mengaku langkah preventif perlu diambil. Mengingat pihaknya rawan sengketa dengan partai politik maupun tim sukses pasangan kepala daerah. Terutama menyangkut keputusan-keputusan atau hasil pleno KPU. “Oleh karena itu kami perlu meminta bantuan kejaksaan,” tuturnya.

Penandatangan kerja sama dilakukan Afiffudin dengan Kajari Mungkid Eko Hening Wardono SH disaksikan komisioner lainnya. Usai penandatanganan, ada pengarahan oleh Eko menyangkut beberapa hal yang harus dilakukan dan dihindari KPU agar tidak muncul sengketa perdata maupun TUN.

Salah satunya, tetap berpegang pada aturan dan kewenangan. “Kalau aturan jadi panglima, insya Allah tidak ada sengketa,” tegas Eko.

Menurutnya, kerja sama itu akan dilanjutkan dengan permohonan KPU ke kejaksaan dengan surat kuasa khusus (SKK), jika nantinya memang ada sengketa hukum. Dalam SKK akan dilampiri uraian masalah. “Setelah itu baru kejaksaan mengeluarkan legal opinion dan legal intent,” ujarnya.

Ditambahkan Kasi Perdata dan TUN Kejari Mungkid Anang Zaki Kurniawan, pihaknya mempunyai kewenangan dalam soal pemberian bantuan hukum terhadap lembaga negara, seperti KPU. Bantuan hukum itu bisa berupa pendapat hukum maupun pendampingan hukum. Termasuk tindakan hukum lain yang masih belum dikenal dalam masyarakat. “Padahal mempunyai nilai yang sangat strategis dalam penegakan hukum,” jelasnya.

Salah satu yang sangat getol dilakukan Kejari Mungkid adalah tindakan pencegahan. Proses yang masih di awang-awang ini coba “dibumikan” melalui sosialisasi. Terutama kepada masyarakat, lembaga negara atau pemerintahan hingga BUMN maupun BUMD.

“Kami sudah melakukan beberapa kerja sama dengan BUMD seperti PDAM, Bank Pasar dan lainnya. Harapannya bisa dilanjutkan dengan lembaga pemerintah lainnya, guna pencegahan kasus hukum yang mungkin terjadi,” tandas Anang. (dem/laz/mg1)