JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) menegaskan jika pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan kewajiban warga Kota Jogja. Pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan. HS mengajak wajib pajak menunaikan kewajibannya sebelum jatuh tempo September nanti.

“Yang ingin saya sampaikan membayar PBB adalah wajib,” tegas HS saat membuka Pekan Panutan Pembayaran PBB di Balai Kota Selasa (8/5).

HS mengatakan pajak bukan iuran atau sumbangan. Karena bersifat wajib, jika tidak dibayarkan akan dikenakan denda sesuai ketentuan Undang-Undang. “Kalau terlambat malah bayar dobel karena sekalian dendanya,” tambah HS.

Tahun ini telah diserahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 93.938 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan nilai ketetapannya Rp 85.462.434.415. HS mengawali pembayaran PBB untuk rumah dinas Wali Kota Jogja sebesar Rp 8.188.456 dan rumah dinas Wakil Wali Kota sebesar Rp 4.824.026.

Dikatakan, sebenarnya tidak ada alasan menunda pembayaran PBB. Hal ini lantaran kemudahan yang sudah diberikan. Di antaranya pembayaran bisa melalui kantor pos di manapun termasuk luar daerah, kemudian juga di setiap cabang serta ATM Bank BPD DIJ.

“Kalau perlu petugas akan melakukan jemput bola hingga ke tingkat RW,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kadri Renggono mengatakan Pekan Panutan Pembayaran PBB bertujuan memberikan panutan kepada masyarakat wajib pajak.

Pada pekan panutan ini mereka telah mengundang 500 wajib pajak dengan ketetapan sebesar Rp 13.339.359.000. “Harapanya nanti menjadi contoh dan diikuti masyarakat lainnya,” ujar Kadri.

Harapan Kadri itu juga mengingat tunggakan PBB di Kota Jogja sudah mencapai Rp 50 miliar. Tunggakan tersebut merupakan akumulasi sejak pungutan PBB tahun 1994 saat masih ditangani Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jogja. Pemkot Jogja baru menangani PBB pada tahun 2011 dan langsung mendapat limpahan tunggakan sebesar Rp 34 miliar. (pra/iwa/mg1)