KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo menyiapkan 500 relawan membantu relokasi warga penolak yang masih bertahan di wilayah Izin Penetapan Lokasi (IPL) New Yogyakarta International Airport (NYIA). Relawan terdiri dari Satpol PP, Linmas, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Relawan sudah dikumpulkan di Gedung Kaca Kompleks Pemkab kulonprogo. Mereka diberi arahan bahwa relokasi dilakukan dengan pendekatan persuasif. Relawan yang siap terjun 500 orang,” kata Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo (7/5).

Tugas relawan membantu pemindahan dalam kondisi emergensi (darurat). Termasuk mengurus warga yang sakit atau kaum diafable.

“Penyandang disabilitas sudah saya tawari pindah ke relokasi magersari Kedundang, angkut-angkut (barang) binatang (ternak) juga akan menjadi tugas relawan,” ujar Hasto.

Pemkab tetap bekerjasama dengan PT Angkasa Pura (AP) I, Polres, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal itu untuk memaksimalkan relokasi dengan manusiawi.

“Saya mengapresiasi AP I yang telah mengakomodir usulan Pemkab agar menyewakan rumah sementara untuk warga yang akan direlokasi. Jangan sampai nanti keluar dari tempat pindahnya terus terlantar,” kata Hasto.

Upaya menyewakan rumah bagi warga penolak merupakan bagian dari upaya persuasif. Pemkab juga akan berupaya menemui warga yang masih belum bersedia pindah.

“Untuk mengenai antisipasi terjadinya bentrokan fisik akan ada bantuan Polisi dan TNI. Tugasnya mereka mengamankan dan mengantisipasi jika terjadi bentrok fisik,” kata Hasto.

Direkutr Utama (Dirut) AP I Faik Fahmi mengungkapkan, AP I sudah siap melaksanakan relokasi pengosongan lahan. Hal itu harus segera dulakukan untuk kelancaran pembangunan NYIA. Sedangkan waktu pelaksanaannya masih dimatangkan.

“Waktunya belum kami tentukan. Harapannya proses satu hari selesai. Informasinya ada 37 KK yang mendiami sekitar 31 rumah (yang masih bertahan di dalam IPL),” kata Faik.

Dikatakan, sebagian besar warga sudah bersedia pindah keluar dari wilayah IPL. Sudah banyak solusi yang diberikan dalam proses pemindahan sehingga bila pada saat pelaksanaan masih ada warga yang menolak maka akan diserahkan penanganannya pada kepolisian. (tom/iwa/mg1)