“Karena belum ada penindakan taksi yang belum berizin” . (AGUS ANDRIYANTO, Ketua Organda DIJ).

JOGJA – Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ akhirnya bakal menerapkan tindakan represif bagi awak taksi online tak berizin. Menyusul banyaknya taksi daring ilegal yang beroperasi di wilayah DIJ. Diketahui sampai saat ini baru 60 kendaraan dari 15 koperasi angkutan umum yang terdaftar di Dishub DIJ. Sementara kuota taksi online dibatasi hanya 496 armada yang boleh beroperasi di wilayah Jogjakarta. Itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIJ No 112/KEP/2018.

“Memang masih minim (taksi daring yang terdaftar, Red). Mungkin mereka beranggapan karena selama ini belum dirazia lantas ngapain mendaftar,” ujar Kepala Dishub DIJ Sigit Sapto Raharjo di sela pembukaan Musda XII Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIJ Selasa (8/5).

Razia taksi online akan digencarkan usai Lebaran mendatang. Untuk kepentingan tersebut Dishub telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Lebaran nanti masih fokus angkutan Lebaran. Setelah itu giliran penertiban angkutan umum,” tambahnya.

Razia tidak hanya bagi taksi berbasis aplikasi yang tak berizin. Tapi menyentuh semua kendaraan angkutan umum yang melanggar aturan.

Sementara untuk perizinan taksi online, menurut Sigit, lebih diprioritaskan kendaraan berpelat AB. Proses penyaringan dilakukan saat pengemudi atau perwakilan perusahaan yang menaungi para driver mendaftar di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KP2PTSP). Beberapa syaratnya, seperti kir, harus diurus di Jogja. Dengan begitu, kendaraan asal luar DIJ akan ketahuan.

Sigit melihat sangat banyak angkutan online berpelat non-AB yang beroperasi di DIJ. Sedangkan kuota taksi online sangat terbatas. Itulah yang mendorong Dishub DIJ mengutamakan izin bagi taksi online berpelat AB.

Sebagaimana hasil pertemuan Dishub DIJ dengan perwakilan Go-Jek DIJ beberapa waktu lalu, kata Sigit, diperoleh informasi jumlah pengemudi Go-Car yang beroperasi di DIJ mencapai 27 ribu orang. Dari jumlah itu hanya sekitar 8 ribu yang menggunakan kendaraan pelat AB. “Itu baru Go-Jek, belum Grab,” ungkapnya.

Di bagian lain, Ketua Organda DIJ Agus Andrianto juga mendesak pemerintah segera melakukan razia taksi online tidak berizin. Apalagi pembatasan kuota taksi online, menurut dia, belum berpengaruh signifikan pada taksi reguler saat ini. “Karena belum ada penindakan taksi yang belum berizin. Faktanya juga ada puluhan ribu taksi online tidak berizin yang beredar,” bebernya.

Agus mengatakan, load factor taksi konvensional di DIJ saat ini masih di bawah 30 persen dari total kuota1.050 unit (reguler) dan 50 unit (premium), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan GubernurDIJNo 86 Tahun 2014. “Padahal berdasarkan kajian 2014 masih sekitar 60 persennya. Kalau pun ramai hanya saat liburan dan akhir pekan, itu pun kadang belum menutup setoran,” katanya.

Tentang pengemudi taksi konvensional yang juga memakai aplikasi Go-Car maupun Grab, pemilik PO Langen Mulyo itu mengklaim tidak ada perubahan kesejahteraan. Itu lantaran persaingan dengan taksi online tak berizin yang begitu ketat. Apalagi perusahaan aplikasi juga terus melakukan rekrutmen. “Ibaratnya ada roti satu kilogram, dulu diperebutkan seribu orang sekarang 30 ribu. Makin kecil dapatnya, atau malah tidak dapat,” jelas Agus yang juga menjabat direktur utama PT Jogja Tugu Trans.

Hal lain yang dikhawatirkan Agus akibat tidak segera dilakukan razia taksi online adalah potensi kredit macet. Itu sebagai dampak banyaknya warga membeli mobil untuk taksi berbasis aplikasi dengan cara kredit. Semakin tinggi persaingan, maka potensi kredit macet lebih besar. (pra/yog/mg1)