KULONPROGO – Warga penolak New Yogyakarta International Airport (NYIA) tetap pada pendiriannya. Mereka tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) tetap menolak bandara.

Bahkan mereka bergeming menanggapi rencana pengosongan lahan. Mereka akan tetap mempertahankan tanah dan rumahnya.

Sementara itu, PT Angkasa Pura (AP) I terus berupaya mempercepat pengosongan lahan guna mengejar target operasionalisasi bandara pada 2019. Koordinasi dengan Pemkab Kulonprogo, aparat keamanan dan militer sudah dilakukan beberapa kali.

Pekan lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut dilibatkan dalam koordinasi tersebut. Menyangkut prosedur pemindahan warga penolak bandara.

Skenarionya, warga beserta seluruh perabotan yang dimiliki dipindahkan ke rumah kontrak yang disewa AP I selama tiga bulan. Pengosongan lahan akan dilakukan sebelum Ramadan.

Warga PWPP-KP tetap pada pendiriannya. Bahwa konsinyasi kompensasi pembebasan lahan di pengadilan yang dilakukan AP I sebagai langkah yang cacat hukum. Sedangkan AP I meyakini pembebasan lahan tersebut sudah tuntas dengan penetapan konsinyasi ganti rugi.

Warga PWPP-KP Sofyan menyatakan AP I tidak bercermin pada kesalahan di tahap-tahap sebelumnya. Dia menilai dasar AP I mengambil tanah rakyat dengan sistem konsinyasi cacat hukum.

Selain itu, Izin Penetapan Lokasi pembangunan (IPL) pembangunan bandara juga sudah habis masa berlakunya. Sehingga AP I tidak memiliki dasar untuk mengambil tanah warga.

Warga PWPP-KP akan bertahan dengan beraktivitas seperti biasa, terlebih sebentar lagi memasuki Ramadan. “Apakah AP I akan mengulangi kesalahan untuk kesekian kalinya?” tanya Sofyan.

Dia enggan menanggapi pernyataan AP I yang menyebut telah menyewakan rumah untuk dihuni warga ketika harus keluar dari IPL. “Kami akan tetap bertanam, ngopeni anak sekolah. Ngaji, mendekatkan diri pada Allah,” ujarnya.

Sofyan bersikap tidak peduli atas langkah Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang mendekati kerabat warga penolak bandara untuk memuluskan pemindahan warga. “Biarkan saja. Kami tidak akan menanggapinya,” katanya.

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama menegaskan, pihaknya akan melakukan pengosongan lahan segera. Masih ada sekitar 37 kepala keluarga (KK) di area IPL.

“Ini harus diselesaikan karena menyangkut kepentingan umum. Surat peringatan (SP) sudah tiga kali dilayangkan dan itu sudah final. Tinggal menunggu waktunya (warga) kami pindahkan. Semoga tidak terjadi gejolak atau ada orang yang memanfaatkan situasi,” kata Agus Pandu.

Menurutnya, AP I sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait pengosongan lahan tersebut. Kepentingan NYIA untuk kepentingan umum, kepentingan orang lebih dan harus diprioritaskan.

Project Manager Pembangunan NYIA Sujiastono menambahkan, dia berharap tidak ada upaya memengaruhi warga dan memanfaatkan situasi jelang eksekusi pengosongan lahan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.

“Kami tidak menganggap warga sebagai musuh atau pihak berlawanan. Hanya saja, pengosongan lahan tetap perlu dilakukan dengan seoptimal mungkin bisa memanusiakan warga yang saat ini masih bertahan dengan menyiapkan hunian bagi mereka,” kata Sujiastono.

Wakapolres Kulonprogo Kompol Dedi Suryadarma memilih tidak banyak komentar terkait rencana pengosongan lahan tersebut. “Saat ini semuanya masih bersifat rencana dam belum diketahuii kapan akan dilaksanakan,” ujarnya. (tom/iwa/mg1)