PENGGUGAT: Erick S. Paat (kanan) dan Sukrisno Wibowo menunjukkan surat keputusan PTUN Jogjakarta. (SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)

JOGJA – Masih adanya perlawanan hukum atas kasus sengketa tanah bekas Bioskop Indra tak lantas membuat Pemprov DIJ berubah sikap. Pemprov tetap bergeming. Proyek pembangunan gedung sentra pedagang kaki lima (PKL) Malioboro jalan terus.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) M. Mansur menegaskan tetap akan melanjutkan proyek hingga ada keputusan hukum yang bersifat tetap (inkrach).

Sementara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta memerintahkan Pemprov DIJ selaku tergugat II intervensi-1 untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan objek sengketa 2 berupa sertifikat hak pengelolaan nomor: 001, Kelurahan Ngupasan, surat ukur Nomor 00718/Ngupasan/2013 tanggal 06/05/2013, luas 5.170 meter persegi, terletak di Ngupasan, Gondomanan, Jogkarta, DIJ. Atas nama pemegang hak Pemprov DIJ, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jogja pada 17 Desember 2014.

Perintah PTUN melalui ketetapan Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk tertanggal 3 April 2018 tersebut berlaku sampai putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Itu kan (ketetapan PTUN, Red) belum inkrach. Makanya kami tetap jalan terus,” ujar Mansur Senin (7/5).

Begitu pula dengan Kepala Biro Hukum Pemprov DIJ Dewo Isnu Broto. Dewo tidak terlalu khawatir dengan penetapan PTUN tersebut. Dia bahkan enggan menanggapi persoalan itu. Saat dihubungi untuk keperluan konfirmasi, Dewo berdalih sedang rapat di luar kompleks Kepatihan.Melalui pesanWhatsAppDewo menyebut, tidak ada perintah dari PTUN agar Pemprov DIJ menghentikan pembangunan. “Apa ada perintah penghentian pembangunan?,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DIJ digugat oleh Sukrisno, yang mengklaim memiliki hak atas lahan bekas gedung Bioskop Indra. Dia menggugat pemprov melalui PTUN Jogajakrta pada 19 Januari 2018. Gugatan tersebut juga dilayangkanterhadap menteri negara dan tata ruang atau kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan kepala Kantor Pertanahan Jogja.

Gugatan itu terkait keputusan Kepala BPN DIJ tentang penjualan rumah/tanah dan pemberian hak pengelolaan atas tanah Pemprov DIJ pada 24 Oktober 2014.

Atas dasar itulah Sukrisno melalui kuasa hukumnya, Erick S.Paat mendesak pemprov melaksanakan ketetapan PTUN Jogjakarta dan menunda segala kegiatan di objek yang disengketakan.

Menurut Erick, PTUN telah mengabulkan permohonan penggugat tentang penudaan pelaksaan eksekusi lahan hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Ketetapan tersebut diputuskan dalam sidang pada 2 April lalu. Erick juga telah menyurati gubernur DIJ terkait pelaksanaan ketetapan PTUN tersebut.

“Kami minta gubernur menghormati pengadilan. Intiya tidak boleh melaksanakan kegiatan apa pun di situ (lahan eks Bioskop Indra, Red,” kata Erick di lokasi proyek pembangunan sentra PKL Jalan Malioboro kemarin.

Erick menyesalkan belum adanya respons dari pemprov sampai kemarin. Karena itu Erick lantas membuat peringatan lewat spanduk yang dipasang di atas pintu gerbang proyek sentra PKL. Spanduk tersebut memuat ketetapan PTUN Jogjakarta Nomor : 1/G/2018/PTUN.Yk tertanggal 3 April 2018

Diakui Erick, putusan akhir memang masih jauh. Soal gugatannya dikabulkan atau tidak oleh pengadilan. Hanya, dia berharap pemprov mengindahkan instruksi PTUN. (bhn/yog/mg1)