KULONPROGO – Angkasa Pura (AP) I dan Pemkab Kulonprogo terus mematangkan skenario pengosongan lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Menjelang eksekusi, pendekatan dialogis terus dilakukan dengan harapan warga penolak NYIA bisa luluh.

Direktur Hubungan Internasional dan Pengembangan Usaha AP I Sardjono Jhonny Tjitrokusumo mengatakan solusi terbaik untuk warga penolak bandara terus diupayakan. AP I siap membantu warga, baik relokasi maupun konsinyasi.

“Kami tidak bisa menafikan, ada ribuan warga yang setuju pembangunan NYIA. Namun yang sedikit (warga yang menolak) juga tidak bisa dinihilkan,” kata Sardjono kemarin (6/5).

Ketika warga masih bertahan di lokasi Izin Penetapan Lokasi (IPL) NYIA, maka yang terganggu bukanlah AP I, tetapi warga. Dengan alasan itulah relokasi dilakukan. AP I juga paham terkait rambu-rambu yang disyaratkan dari Komnas HAM.

“Hasil rapat bersama Komnas HAM, Forkominda, Kejaksaan, Kodim, Polres Kulonprogo dan jajaran terkait, sudah fix bahwa NYIA adalah proyek strategis nasional (PSN). Dan segala sesuatu harus sesuai UU yang berlaku,” kata Sardjono.

Kabiro Penegakan HAM, Komnas HAM Johan Effendy mengatakan pihaknya berada di posisi netral. Melihat persoalan penolak NYIA dari dua sisi. Pihak pengadu (warga penolak) dan teradu (AP I). Komnas HAM berharap seluruh pihak bisa bertindak sesuai fungsi masing-masing.

“Kami meminta semua tahapan bisa dilalui terlebih dahulu sesuai aturan. Kalau ada yang bertahan, dasarnya apa? Argumentasinya apa? Ini bukan membawa keinginan masing-masing, tapi semua ada di koridor aturan main,” kata Johan.

Ada dua tawaran solusi yang bisa diambil. Pemantauan investigasi atau pertemuan mediasi kedua belah pihak. Berdasarkan laporan yang masuk, telah ditindaklanjuti dengan pengumpulan data dan pemantauan investigasi, dengan menyurati Pemda dan AP I.

“Kami sarankan kedua pihak bertemu. Jika belum bertemu kami tidak bisa meraba keinginan masing-masing pihak,” ujar Johan.

Juru Bicara Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama mengatakan dari pemahaman yang diberikan Komas HAM, dasarnya adalah SOP, aturan. Sepanjang itu dilakukan. maka apa yang terjadi dinilai telah sesuai aturan.

“Kami (AP I) juga tidak mungkin melakukan tahapan-tahapan yang ada apabila dianggap tidak sesuai aturan. Tahapan secara hukum sudah ditempuh, mulai dari konsinyasi, hingga melayangkan surat peringatan (SP). Artinya sudah final,” kata Agus Pandu.

Dalam waktu dekat pengosongan dan relokasi akan dilakukan. SP3 merupakan pemberitahuan terakhir, semua komponen sudah disiapkan. Termasuk apa yang menjadi potensi permasalahan telah disikapi.

“Kami (AP I) berharap, dalam proses pengosongan lahan dan pelaksanaan relokasi warga nanti tidak ada orang yang memanfaatkan keadaan,” kata Agus Pandu.

Tentang usul Komnas HAM agar dilakukan pertemuan kembali AP I dengan warga penolak, Pandu menegaskan, AP I telah mengambil langkah tersebut. Namun warga tetap menyerukan penolakan tanpa syarat.

“Kami akan tetap lakukan langkah dialogis itu, akan kami upayakan terus,” kata Agus Pandu.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan warga penolak bandara adalah warganya. Pemkab berharap tidak ada pemaksaan dalam relokasi dan pengosongan.

Hasto menyatakan siap jika harus ada pertemuan lagi. “Kami juga terus berupaya menjalin komunikasi, melakukan pendekatan dengan batas waktu sebelum Ramadan,” kata Hasto. (tom/iwa/mg1)