PURWOREJO – Masyarakat miskin yang ada di desa harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang memakai dana desa (DD). Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyaluran dan yang diterima desa.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam “Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Sabtu (5/5). Kegiatan ini melibatkan beberapa narasumber, di antaranya, dari Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Tampak hadir dalam Bupati Purworejo Agus Bastian beserta unsur Forkompimda dan perwakilan kepada desa.

“Di tahun 2018 ini dari pusat dalam pelaksanaan dana desa di lapangan ada empat inovasi atau terobosan. Poin pertamanya dalam membagi dana desa harus ada pengentasan kemiskinan dan percepatan perubahan status desa dari tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa yang berkembang, maju, dan mandiri,” jelas Boediarso.

Tiga inovasi lain yang disajikan adalah petunjuk penggunaan dana desa, pelaksanaan DD dengan padat karya tunai dan perbaikan cara penyalurannya. Padat karya tunai menjadi sorotan karena di situlah masyarakat desa dalam kategori miskin bisa bekerja dan mendapat hasil.

“Masyarakat nantinya bisa turut bekerja dan mendapatkan bayaran yang bisa diperhitungkan secara harian atau mingguan,” jelas Boediarso. Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan beberapa keberhasilan program pembangunan di desa dengan adanya DD. Setidaknya dari gelontoran dana pusat itu dalam tiga tahun pelaksanaannya telah mencapai lebih dari Rp 127,8 triliun.

Boediarso menjelaskan, setidaknya sudah ada ratusan ribu sarana prasana perdesaan terbangun di seluruh Indonesia, dengan 199.000 kilometer jalan desa dan 325.000 sambutan air bersih. Belum lagi ada 299.000 drainase dan irigasi serta ada 342.000 sumur dan MCK di tengah masyarakat.

“Dan masih ada ribuan polindes, posyandu, pasar desa, dan lain sebagainya,” tambahnya. Terkait angka kemiskinan, disampaikan dari 17,9 juta jiwa penduduk miskin di tahun 2015 berhasil turun sampai pada angka 16,3 juta jiwa pada September 2017. Ini menunjukkan kurang dari tiga tahun dari keberadaan dana desa itu sudah mampu menurunkan setidaknya 1,6 juta penduduk miskin yang dientaskan.

Sementara itu, Bupati Purworejo Agus Bastian menyampaikan adanya transfer dana desa di Kabupaten Purworejo sejak digulirkan tahun 2015 mengalami peningkatan dengan rata-rata 35,87 persen. Diakui, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo, pemanfaatan DD memang masih ada permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan dan ditindak lanjuti. (udi/laz/mg1)