JOGJA – PT Jogja Magasa Iron (JMI) selaku operator tambang di lahan pesisir pantai Kolonprogo, siap meneruskan aktivitas penambangan. Kewajiban perusahaan untuk membuat Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dengan tenggat waktu April lalu pun telah terpenuhi.

Asisten Sekretaris Provinsi (Asekprov) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov DIJ Budi Wibowo mengatakan, tahun ini PT JMI konsentrasinya pada pematangan lapangan dan sosial. Aktivitas penambangan seperti pembangunan pabrik di lahan seluas 54 hektare akan dikerjakan pada 2019.

“2018 tinggal beberapa bulan saja. Maka dari itu mereka (PT JMI, Red) harus mematangkan kondisi di lapangan,” kata Budi usai menggelar rapat tertutup dengan PT JMI di Gandok Kiwo, Kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (4/5).

PT JMI sebelumnya telah mendapatkan suspend kedua dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), karena belum juga melakukan aktivitas penambangan. Padahal PT JMI sudah mendapatkan kontrak karya penggunaan lahan selama 30 tahun serta memperoleh izin usaha penambangan dari pemerintah.

Perusahaan juga dituntut untuk menyiapkan RKAB 2019 yang harus diserahkan sebelum akhir tahun kepada pemerintah. Dalam aktivitas penambangan tahun mendatang, PT JMI juga dituntut untuk menyediakan fasilitas pemisahan vanadium dan titanium.

“Pemprov akan menempatkan orang di sana, karena harus mengetahui kandungan vanadium dan titanium yang nilainya tinggi sekali,” jelasnya.

Setelah mendapatkan suspend dari pemerintah, PT JMI kini tidak bisa lagi menghentikan aktivitas penambangan. Bila hal itu dilakukan, maka pemerintah bisa mencabut izin penambangan. “Kalau tidak dijalankan akan ada empat sanksi. Surat peringatan pertama, kedua, pemberhentian sementara, terakhir pencabutan izin,” jelasnya.

Saat ini status PT JMI bukan lagi pada kontrak karya, melainkan telah mendapatkan izin usaha pertambangan. “Jadi harus manut sama pemberi izin,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan dari PT JMI yang hadir dalam rapat, memilih enggan berkomentar. “Maaf ya, untuk sekarang belum bisa berkomentar. Silakan tanyakan ke pemprov, terima kasih,” ujar pria berkemeja putih itu seraya meninggalkan ruang rapat.

Seperti diketahui, pemerintah mendesak PT JMI untuk benar-benar konsisten dalam menjalakankan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam proses produksinya, perusahaan tidak hanya menjual atau melakukan ekspor dalam bentuk konsentrat.

Negara akan diuntungkan dari proyek pengolahan dan pemurnian pasir besi ketimbang menjual dalam bentuk konsentrat. Sebab dari pemurnian konsentrat pasir, bisa dihasilkan vanadium dan titanium yang memiliki nilai ekonomis 100 kali dari pasir besi. (bhn/laz/mg1)