PURWOREJO-DPRD Kabupaten Purworejo melayangkan surat ke bupati. Isinya meminta bupati segera memenuhi tiga persyaratan guna kelanjutan pembahasan Perubahan Peraturan Daerah No 27/ 2011 tentang. Rencana Tata Ruang Wulayah Kabupaten Purworejo 2011-2031.

Pembahasan perda yang dilakukan mulai pertengahan 2017 itu terpaksa ditunda karena belum lengkapnya berkas yang dibutuhkan.”Dari waktu penundaan sampai sekarang sudah hampir 7 bulan,” kata Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono, Jumat (4/5).

Menurut Luhur, ada tiga persyaratan yang belum dipenuhi, yakni persetujuan peta oleh BIG, validasi KLHS olehgubernur dan rekomendasi dari Kementrian ATR/BPN.

Ditambahkannya, jika dari agenda yang ada seharusnya pembahasan sudah bisa dilakukan pada masa persidangan kedua. “Jangan sampai berlarut-larut. Kalau memang sudah siap segera diserahkan agar pembahasan bisa segera dilanjutkan,” desaknya.
Keberadaan perubahan perda itu sangat penting. Beberapa peluang besar berskala nasional ada di hadapan. Dan peluang itu harus segera ditangkap. “Kalau Purworejo mau maju dan rakyatnya bisa menikmati ya percepat pembahasannya,” imbuh Luhur.

Dalam pembahasan sebuah perda RTRW penekanannya ada di pemerintahan atau organisasi perangkat daerah. Dia mengaku tidak tahu, kenapa di Purworejo hal itu tidak terjadi. Bahkan dia menuding pemkab kurang responsif. (udi/din/mg1)