GUNUNGKIDUL – Program Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) yang digulirkan pemerintah pusat membuat pemerintah desa (pemdes) kelimpungan. Gara-garanya, biaya pengurusan yang dipatok pemerintah pusat sebesar Rp 150 ribu terlalu kecil. Di sisi lain, pemdes tak berani meminta tambahan biaya.

“Kalau biaya dinaikkan kami khawatir dituduh melakukan pungutan liar,” keluh Kepala Desa Banyusuco Sutiyono saat dihubungi Jumat (4/5).

Merujuk surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, biaya pengurusan PTSL untuk wilayah Jawa dipatok Rp 150 ribu per sertifikat. Itu untuk pembelian tiga patok, satu materai, dan operasional desa. Persoalannya pengurusan sertifikat di lapangan tak sesimpel itu. Apalagi, pengurusan sertifikat warisan. Materai yang dibutuhkan minimal dua lembar.

Pria yang juga sebagai Dewan Pembina Paguyuban Dukuh Janaloka Gunungkidul ini memperkirakan biaya Rp 150 ribu hanya cukup untuk membiayai sekelumit kebutuhan. Seperti transportasi pamong desa, biaya materai, dan warkat. Padahal, masih ada serangkaian proses yang perlu dibiayai. Di antaranya, pematokan tanah dan notaris.

“Termasuk jika kebutuhan patoknya lebih dari tiga buah. Bagaimana solusinya?,” tanyanya heran.

Sutiyono tak menampik program ini membantu warga. Apalagi, waktu pengurusan sertifikat dalam PTSL jauh lebih cepat dibanding reguler. Hanya dalam hitungan bulan warga dapat memiliki dokumen sertifikat tanahnya. Kendati begitu, Sutiyono mengingatkan, pemdes butuh solusi sekaligus payung hukum. Sebab, pembengkakan biaya ini akibat pengurusan berbagai persyaratan di desa.

“Itu masalahnya. Ketika di lapangan anggaran yang telah ditetapkan tidak mencukupi, kami merasa tersandera,” ujarnya.

Sutiyono juga mengamini bahwa pengurusan PTSL dikelola kelompok masyarakat (pokmas). Masalahnya adalah berbagai pengurusan persyaratan tetap di desa. Dari itu, Sutiyono khawatir pemdes menjadi sasaran komplain bila terjadi pembengkakan.

“Posisi desa dilematis,” keluhnya.

Karena itu, Sutiyono bersama Paguyuban Kades Semar Sembogo Senin (7/5) bakal beraudiensi dengan DPRD Gunungkidul. Itu untuk membahas berbagai problem pelaksanaan PTSL. Bila hasil audiensi tak membuahkan solusi, Sutiyono bakal memilih diam.

“Kami tidak menolak. Hanya keberatan,” ketusnya.

Sementara itu, Kepala BPN Gunungkidul Achmad Suraya belum dapat memberikan keterangan terkait problem yang dihadapi pemdes. Dia beralasan sedang mengikuti agenda di pemprov.

“Senin saja,” ucapnya singkat. (gun/zam/mg1)