GUNUNGKIDUL – Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul meminta pemerintah pusat memerhatikan pergerakan data kemiskinan. Seperti diketahui, keluarga penerima manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) ada perubahan namun Kementerian Sosial (Kemensos) lambat merespon.

Kabid Kesejahteraan Sosial Dinsos Gunungkidul Barno menyebutkan, di wilayahnya terdapat 88.267 KPM. Data tersebut merupakan penerima sasaran program lama Beras Sejahtera (Rastra).

“Rastra kan, sudah diganti dengan BPNT. Jumlah sama, namun nama penerima manfaat berubah disesuaikan dengan hasil musdes (musyawarah desa),” kata Barno saat dihubungi Rabu (2/5).

Namun, pembaruan data belum direspon oleh Kemensos. Nama-nama penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam program BPNT ternyata masih menggunakan data lama. “Jadi, persoalan data memang harus diubah agar nantinya tepat sasaran,” ujarnya.

Dikatakan, Dinsos berencana berangkat ke Jakarta. Tujuannya untuk menginformasikan kepada Kemensos terkait adanya ketidaksesuaian data penerima program BPNT. Harapannya, kedepan segera ditindaklanjuti.

“Untuk sementara penerima program BPNT masih menggunakan data lama. Penyaluran program sudah berjalan sejak 25 April 2018,” ungkapnya.

Kepada pemerintah desa (pemdes), Barno mengaku sudah melayangkan surat untuk menyikapi permasalahan data BPNT. Pemdes diminta memilah by name penerima sasaran program BPNT yang dianggap tidak tepat sasaran. “Misalnya, penerima sudah pindah domisili, atau hal lain,” ucapnya.

Kendala lain dalam realiasi program pengganti Rastra, kata Barno, tidak berfungsinya KKS ketika digesek melalui mesin Electronic Data Capture (EDC). Dia menduga, karena terlalu banyak transaksi di awal pelaksanaan.

“Sehingga overload, infonya kejadian demikian berlangsung se-Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ngeposari Ciptadi mengatakan, persoalan ketidaksesuaian data penerima BPNT berdampak terhadap penerimaan KKS. Warga penerima sasaran lebih dari 1000 namun nyatanya data yang terlanjur turun tidak sesuai.

“Harapan kami usulan perubahan data segera direspons sehingga pada penyaluran BNTP selanjutnya sudah tepat sasaran,” kata Ciptadi.

Mengenai tidak berfungsinya KKS ketika digesek dalam mesin EDC, sekarang sudah tidak ada kendala. Sebelumnya, diakui muncul laporan dari warga pernah mengalami kejadian tidak mengenakkan tersebut. (gun/zam/mg1)