JOGJA – Keterwakilan perempuan DIJ di legislatif masih sangat rendah. Padahal, keberadaan perempuan dalam politik dapat menjadi nilai tawar yang kuat. Terutama, untuk menentukan arah kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kaum perempuan.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemeneterian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Wagiran dalam rapat koordinasi antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIJ bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta Kemenko PMK di Inna Malioboro Kamis (3/5).

Dikatakan, keterwakilan perempuan DIJ dalam parlemen hanya diangka 14 persen. Padahal kuota yang disediakan untuk perempuan sebesar 30 persen. Masih rendahnya suara perempuan DIJ ini karena budaya. Menurutnya, budaya perempuan Jogja belum berani menyampaikan maupun berbicara dalam skala nasional.

“Padahal kan sudah ada teladan GKR Hemas yang kini ada di parlemen,” kata Wagiran.

Selain budaya, pengaruh lingkungan keluarga juga menjadi salah satu penyebab. Peran keluarga terutama suami, terkadang cukup dominan menentukan karir perempuan dalam rumah tangga. terkadang, masih ada suami yang tidak mengizinkan pasanganya untuk berkiprah dibidang politik.

Padahal, dari segi pendidikan perempuan DIJ sudah cukup untuk memadai untuk terlibat. Apalagi, keberadaan Jogjakarta sebagai kawasan pendidikan dinilai cukup membantu untuk memndapatkan berbagai ilmu dengan mudah.

Dari itu, Kemenko PMK terus mendorong lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga kauskus perempuan politik untuk menyuarakan aspirasinya dalam berbagai pertemuan.

“Mereka perlu diadvokasi agar anggaran-anggaran yang ditujukan kepada organisasi atau parpol bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan,” katanya.

Kepala BPPM DIJ Arida Oetami juga menyoroti penguatan perempuan dibidang politik. Karena itu, BPPM menggelar penguatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputuan di 45 desa di DIJ.

“Kami mendorong perempuan untuk berperan di politik praktis maupun kelembagaan desa,” tegasnya.

Berbagai regulasi, Arida melihat, sudah mendukung peningkatan peran perempuan. Namun, implementasi yang diterapkan belum sepenuhnya maksimal, sehingga masih diperlukan regulasi lain. Itu untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender di seluruh sektor.

Rapat koordinasi peningkatan peran dan kapasitas kelompok perempuan dalam pembangunan juga menghadirkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIJ Andung Prihadi sebagai pembicara. Hadir pula seorang pengusaha perempuan Dyah Suminar. Dia tak lain istri dari mantan Wali Kota Jogja Herry Zudianto.

Pada bagian lain, Kemen PPPA memiliki program prioritas Three Ends. Itu bertujuan mengakhiri berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak. Mulai kekerasan, perdagangan manusia, hingga ketidakadilan akses ekonomi. Bentuk kemudahan akses ekonomi, misalnya. Kementerian memberdayakan ekonomi perempuan melalui pengembangan pelaku industri rumahan (IR).

Menurut Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPS Agustina Erni, perempuan memiliki segudang potensi. Tidak sedikit di antara mereka yang ingin berwirausaha. Tapi, mereka tidak tahu caranya.

“Sehingga Kemen PPPA menginisiasi program IR guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga,” jelas Agustin, sapaannya di Ballroom Sheraton Hotel Jogjakarta, kemarin (3/5).

Agustin tidak menampik kendala terbesar adalah peluang dan akses. Dua hal ini belum berlaku berimbang kepada kaum perempuan. Disisi lain, terbukanya persaingan sejatinya turut membuka peluang secara lebar.

Berdasarkan data Kemen PPPA, ada beberapa daerah yang telah berkembang. Diantaranya, Kabupaten Rembang, Kendal, dan Wonosobo. Di wilayah tersebut pengembangan IR telah berjalan secara simultan dan optimal.

“Mulai dari pengolahan bahan baku, pengemasan, distribusi, hingga branding image,” katanya.

Menurutnya, IR merupakan upaya membuka lapangan kerja bagi perempuan. Terlebih mindset saat ini pekerjaan yang layak bagi perempuan hanya sebatas buruh. Padahal, ekonomi mandiri justru memiliki peran besar.

Kemen PPPA, lanjutnya, telah mengeluarkan kebijakan. Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Fokusnya mengurangi pengangguran terkait keterbatasan akses ekonomi.

“Jogjakarta memiliki potensi yang sangat besar. Terutama IR, seperti kuliner, aksesori dan usaha lainnya. Bisa berkembang dengan optimal,” katanya. (bhn/dwi/zam/mg1)