Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2017 baru saja merampungkan tugasnya. Pansus telah memberikan catatan dan rekomendasi khusus terkait sejumlah hal. Salah satunya menyangkut angka kemiskinan.

Ketua Pansus LKPJ Hamam Mutaqim mengingatkan, isu kemiskinan menjadi tren atas prestasi pembangunan daerah. Meski DIY punya nilai IPM tinggi, yang berarti tingkat kebahagiaan masyarakatnya tinggi, namun tetap saja angka kemiskinan menjadi sorotan banyak pemangku kepentingan.

“Bentuk kemiskinan absolut menjadi salah satu prestasi buruk bagi Pemda DIY. Kemiskinan absolut yang susah diatasi seperti banyak lansia telantar atau lansia ditinggal anak dan keluarganya merantau keluar DIY,” beber alumnus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Di sisi lain, sambung dia, angka kemiskinan juga disumbang oleh minimnya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap pekerjaan. Angka pengangguran terbuka cukup tinggi. Ini menunjukkan sumbangan kemiskinan dari minimnya lapangan pekerjaan menjadi satu masalah dan potensi masalah sosial baru.

“Kami berharap visi misi pembangunan yang tercantum di RPJMD lima tahun ke depan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan absolut. Kami berharap Pemda DIY mampu membuka peluang investasi yang sifatnya padat karya sehingga mampu menampung angkatan kerja baru. Khususnya pengangguran terbuka atau kelompok rentan miskin lainnya,”

Dikatakan, DIY mempunyai angka kemiskinan cukup tinggi sebesar 12,36 persen pada September 2017. Tingkat kemiskinan di perdesaan sebanyak 15,86 persen dan perkotaan 11 persen. Meski selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, persentase penduduk miskin tetap menjadi masalah serius bagi kebijakan pembangunan daerah. Menyikapi itu, pansus meminta agar Pemda DIY serius mendata penduduk miskin.

“Harus ada kebijakan daerah membangun data base kemiskinan. Mencakup profil keluarga miskin, profil sebaran peta kemiskinan hingga data-data intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Data itu bersifat profil real time,” pinta Hamam saat membacakan laporan pansus di depan paripurna DPRD DIY pada (30/4) lalu.

Dengan profil bersifat real time, Hamam meyakini dampak program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat monitor dan dievaluasi setiap saat tingkat keberhasilannya. Pansus ingin agar program penanggulangan kemiskinan menjadi spirit atas semua kebijakan pembangunan daerah. “Baik fisik ataupun nonfisik guna menyelesaikan persoalan kemiskinan daerah,” kata dia.

Di pihak lain, lanjut wakil rakyat dari Dapil Kulonprogo ini, Pemda DIY harus bisa membangun satu sistem informasi program penanggulangan kemiskinan dengan konsep satu data dan satu peta sebaran program dan kegiatan se-DIY. “Pemangku kepentingan seperti anggota DPRD harus bisa setiap saat (real time) memantau perkembangan program penanggulangan kemiskinan lewat satu sistem informasi program penanggulangan kemiskinan secara on line,” lanjutnya.

Hamam menambahkan, dewan ingin kemiskinan di DIY bisa turun antara 0,5-1,5 persen setiap tahunnya. Dengan begitu di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022 tercapai target angka kemiskinan sebesar 7-8 persen dari posisi persentase kemiskinan di tahun 2017.

Lebih jauh dikatakan, salah satu penyebab kemiskinan adalah ketidakseimbangan pembangunan kota dan desa. Khususnya di bidang investasi dan infrastruktur pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi DIY terpusat di kota dan sekitarnya atau sub urban. Masalah itu mengakibatkan minimnya aksesbilitas masyarakat perdesaan dalam agenda desa membangun. Pertumbuhan ekonomi perdesaan di DIY sangat lambat.

Masyarakat perdesaan seakan-akan tumbuh dan berkembangn tanpa hadirnya kebijakan pembangunan pemerintah daerah.”Capaian gini ratio DIY pada September 2017 cenderung meningkat sejak lima tahun terakhir. Bahkan capaian gini ratio DIY 0,44 persen cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional 0,391 persen,” ungkap Hamam.

Jalannya paripurna dipimpin Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Paripurna dihadiri Gubernur DIY Hamengku Buwono X, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) DIY dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY. (kus/mg1)