GUNUNGKDUL – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang digulirkan Pemkab Gunungkidul menuai kritik. Penyebabnya, nilai dana stimulan yang dikucurkan kepada penerima bantuan dianggap sedikit. Dampaknya, para penerima bantuan bukan malah terbantu. Sebaliknya, justru merasa terbebani.

Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Maryanta menyebutkan, nilai dana stimulan yang diberikan kisaran Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per orang. Padahal, kebutuhan anggaran untuk merehab rumah bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah.

“Rumah telanjur dibedah, tapi anggaran yang tersedia tidak cukup,” sindir Maryanta saat ditemui di gedung DPRD Gunungkidul Rabu (2/5).

Karena itu, Maryanta berpendapat dana stimulan bedah rumah dinaikkan. Agar penerima bantuan yang notabene kepala keluarga (KK) kurang mampu ini benar-benar merasa terbantu.

Selain dana stimulan, politikus Partai Gerindra ini juga menyoroti banyaknya RTLH di Bumi Handayani. Mengacu hasil evaluasi program pembangunan RTLH ada sekitar 25 ribu unit. Tersebar di berbagai kecamatan.

“Sehingga jumlah unit RTLH yang harus dibantu setiap tahun juga harus bertambah,” sarannya.

Mendengar informasi ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul Eddy Praptono menegaskan, besaran dana stimulan tak dapat dinaikkan begitu saja. Butuh kajian khusus. Sebab, konsep pembangunan RTLH berupa swadaya. Karena itu, tak semua KK kurang mampu sebagai penerima program ini. Itu lantaran pengucuran bantuan harus disertai dengan kesanggupan penerimanya.

“Kalau tidak sanggup swadaya, ya, dialihkan,” ujarnya.

Eddy tak menampik besaran dana stimulan yang diberikan pemerintah pusat bisa mencapai Rp 30 juta. Masalahnya, Kabupaten Gunungkidul hingga sekarang belum pernah mendapat kuota program ini.

“Konsepnya tetap swadaya,” lanjutnya.

Terkait jumlah RTLH, Eddy mengamininya. Kendati begitu, perbaikan RTLH hanya bisa dilakukan secara bertahap. Menyusul keterbatasan anggaran. Pada 2018, misalnya. Pemkab menganggarkan perbaikan 650 unit. Itu pun sumber pembiayannya hasil sharing dengan pemerintah pusat. Di mana pemkab hanya sanggup membiayai 150 unit di antaranya. Sementara sisanya dikaver pemerintah pusat.

“Total hingga sekarang ada 6000 rumah yang diperbaiki,” tambahnya. (gun/zam/mg1)