BANTUL – Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menelisik keberadaan tenaga kerja asing (TKA) membuahkan hasil. Kepala Disnakertrans Bantul Heru Suhadi mengungkapkan, sebagian TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Bantul disinyalir tak terdaftar di Kantor Imigrasi Kelas I Jogjakarta. Ini menyusul hasil koordinasi Disnakertrasn dan kantor imigrasi. “Bahkan Imigrasi memberi peringatan betul,” jelas Heru di sela peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Paseban, Selasa (1/5).

Sebagaimana diketahui, Disnakertrans berang dengan banyaknya TKA yang tidak melapor. Padahal, mereka bekerja di wilayah Bantul. Hal ini dipicu sejumlah faktor. Di antaranya, perusahaan tidak begitu memahami pengurusan rencana penempatan tenaga kerja asing (RPTKA). Akibatnya, Pemkab Bantul tak mendapatkan retribusi sepeser pun. Retribusi masuk ke kas provinsi. Merujuk data Disnakertrans, baru 22 TKA yang melapor. Sementara jumlah TKA mencapai 612 orang.

Selama penelusuran, Disnakertrans berkoordinasi dengan sejumlah instansi. Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Imigrasi Kelas I Jogjakarta. Menurut Heru, kantor imigrasi juga me-warning tak segan mendeportasi seluruh TKA yang tak terdaftar.

“Imigrasi meningkatkan kewaspadaan,” klaimnya.

Guna meningkatkan perusahaan melapor, Disnakertrans belum lama ini mengundang 30 human resources development (HRD). Menurut Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Istirul Widilastuti, agenda itu bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait beberapa hal. Pertama, terkait Peraturan Presiden No. 20/2018.

“Ini untuk memberikan gambaran terkait pekerja asing,” katanya.

Kedua, terkait tentang website http://ayokerja.id. Menurutnya, website ini berfungsi untuk memantau penempatan kerja. Karena itu, perusahaan setiap bulan wajib melaporkannya. Agar dinas mengetahui berapa TKA yang bekerja di wilayah Bantul.

“Agar penempatan kerja berjalan maksimal,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Tirul juga menyinggung mengenai sikap dinas terkait TKA. Menurutnya, seluruh TKA harus memenuhi prosedur yang berlaku. Agar tak menjadi persoalan. (cr2/zam/mg1)