JOGJA – Sejumlah rekomendasi disampaikan panitia khusus (pansus) Pengawas Pelaksanaan Perda DIJ No 2/2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rapat Paripurna DPRD DIJ Senin (30/4).

Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah meminta gubernur DIJ membentuk satuan tugas (satgas) penanggulangan kekerasan pelajar yang mengarah pada tindak pidana.

Anggota pansus pengawasan Perda No 2/2017 Atmaji menyampaikan, pembentukan satgas mendesak untuk dilakukan mengingat kenakalan remaja di Jogjakarta cukup mengkawatirkan. Bahkan, kenakalan remaja berseragam itu sudah mengarah pada tindak kriminalitas serius menyebabkan nyawa melayang.”Satgas harus dibentuk paling lambat 17 Juli tahun ini,” kata Atmaji.

Agar berjalan optimal, Satgas tersebut bisa melibatkan berbagai unsur kepolisian, kejaksaan, akademisi dan masyarakat. Keberadaan satgas, lebih menekankan pada upaya tindakan preventif kepada pelajar di sekolah-sekolah.

Upaya pencegahan, dinilai lebih baik untuk meminimalisasi kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar. Selain itu, upaya represif juga nantinya disertai dengan upaya-upaya rehabilitasi bagi korban.

Salain pembentukan satgas pendidikan, pansus juga merekomendasikan kepada gubernur DIJ agar segera menertibkan reklame ilegal yang ada di jalan provinsi. Dari data yang ada di pansus, ada 229 reklame tak berizin yang berada di sejumlah jalan provinsi. “Penertiban paling lambat seminggu setelah gubernur mengeluarkan surat teguran,” ujar politikus dari PAN itu.

Apabila surat teguran tidak ditaati, gubernur direkomendasikan melaksanakan pembongkaran reklame tidak berizin dengan dukungan APBD. Dia pun meminta supaya gubernur menugaskan Dinas Pekerjaan Umum Peruhaman Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ untuk memperbarui data reklame 2018.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Gatot Saptadi menyatakan, Pemprov DIJ siap menindaklanjuti rekomendasi dari Pansus. Dikatakan, sudah menjadi tugas eksekutif menjalankan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan DPRD. “Cuma, rekomendasi itu kan harus kami pelajari dan bahas lagi. Pada prinsipnya kami siap melaksanakan. Bila sesuai kami masukkan dalam rencana kerja dan anggaran pemprov,” jelasnya. (bhn/din/mg1)