SLEMAN – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mendukung pemanfaatan tanah kas desa menjadi objek potensi wisata. Terlebih pemanfaatan tersebut melibatkan langsung warga dan pengurus desa. Hal ini diungkapkan HB X usai meresmikan Kampoeng Flory Sleman, Minggu (29/4).

HB X mengapresiasi sistem manajemen Kampoeng Flory. Keterlibatan generasi muda hingga terbukanya peluang kerja merupakan celah. Artinya pemberdayaan potensi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

“Bisa menjadi lapangan pekerjaan baru, tidak hanya pembelajaran saja. Ora sah dadi (tidak usah jadi) pegawai negeri, kalau ini (Kampoeng Flory) bisa jadi lapangan kerja, apalagi mandiri dan bisa tumbuh,” pesan HB X.

Mengenai pemanfaatan tanah kas desa (TKD) HB X tidak membatasi. Asalkan sesuai peruntukan dan tata ruang, termasuk memenuhi syarat perizinan. Kampung wisata dapat menjadi alternatif pengembangan selain disewakan kepada invenstor.

Menurut HB X langkah ini justru lebih tepat dari segi sasaran dan manfaat. Dampak pemanfaatan tidak hanya bagi investor dan pemerintah desa. Warga dapat turut aktif membangun dengan terlibat langsung maupun sebagai sektor pendukung.

“TKD jadi potensi wisata tidak masalah, yang penting kesepakatan dan izinnya terpenuhi. Apalagi jika dikelola secara optimal justru bisa menjadi pemasukan APBDesa,” katanya.

HB X berpesan agar Bupati maupun Wali Kota mendukung pengembangan wisata. Jika memenuhi syarat dan tidak menyalahi tata ruang bisa didukung. Salah satunya dengan kelonggaran pemungutan retribusi pada awal berdiri. Tujuannya agar objek wisata baru bisa berkembang dan tumbuh.

“Belum tentu Kabupaten atau Kota bisa membantu pada langkah-langkah awal berdiri. Biarkan berkembang dahulu, didampingi dan dipantau proses berjalannya. Contohnya seperti Breksi, saat awal-awal belum dipungut retribusi, tapi sekarang sudah bagus,” ujarnya.

Ketua Pembina Kampoeng Flory Sudihartono mengungkapkan warga terlibat aktif. Pihaknya juga memanfaatkan dua TKD milik desa Tridadi dan Tlogoadi. Kedua TKD ini berada tepat di sisi barat dan timur Sungai Bedog. Diawali pembangunan sisi barat dan yang terbaru sisi timur sungai.

Pendampingan telah dilakukan oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sleman. Sistemnya berupa keroyokan sesuai tugas pokok fungsi masing-masing OPD.

“Luas TKD hingga 4,5 hektare dengan beberapa zona. Seperti zona dolanan anak di bawah Dinas Pariwisata Sleman, zona agro buah, pasar ndelik di bawah Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup. Adapula pentas budaya di bawah Dinas Kebudayaan,” jelasnya.

Menurutnya sinergritas ini mampu mengoptimalkan pengembangan potensi wisata. Terlebih warga dapat terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Pihaknya juga bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentang pengembangan wisata.

“Dulu kawasan sini hanya hamparan tegalan, kolomenjono dan persawahan. Harapan kami, TKD tidak sepenuhnya disewa investor tanpa ada nilai manfaat bagi warga. Kalau dengan sistem seperti ini, warga bisa ikut aktif mengelola,” katanya. (dwi/iwa/fj/mg1)