BANTUL – Keseriusan DPRD Bantul mendorong peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) ternyata bukan sekadar janji. Panitia Khusus (pansus) I Triwulan I DPRD Bantul belum lama ini telah menyelesaikan pembahasan raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6/2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Hasilnya, status kelembagaan BPBD Bantul naik.

“Dari tipe B menjadi tipe A,” jelas Ketua Pansus I Triwulan I Heru Sudibyo di ruang kerjanya pekan lalu.

Bagi Heru, ada kepuasan tersendiri dapat mengawal hingga menyelesaikan pembahasan raperda ini. Tak terkecuali bagi seluruh anggota pansus. Sebab, tidak sedikit yang menaruh ekspektasi terhadap peningkatan kelas BPBD. Itu seiring dengan tingginya potensi berbagai bencana di Kabupaten Bantul. Mulai tanah longsor, banjir, puting beliung, gempa bumi, hingga tsunami. Bahkan, berbagai potensi bencana ini tak jarang mengakibatkan kerugian materi hingga korban jiwa.
“Inisiasi raperda memang dilatarbelakangi tingginya potensi bencana di Bantul,” ucapnya.

Peningkatan tipe, Heru membeberkan, menuntut banyak perombakan struktur organisasi BPBD. Jabatan kepala pelaksana, misalnya. Harus diisi dengan pejabat eselon II. Di mana sebelumnya cukup dengan eselon III. Lalu, bidang. Dalam draf raperda ada tiga bidang di struktur organisasi BPBD. Yakni, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi. Masing-masing bidang membawahi dua seksi.
“Nah, status pemadam kebakaran berubah menjadi UPT (unit pelayanan terpadu) BPBD,” ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini menyadari perombakan struktur organisasi juga memiliki konsekuensi. Yakni, penambahan personel. Baik aparatur sipil negara maupun pegawai kontrak. Berdasar estimasi pansus, penambahan mencapai dua kali lipat dibanding personel saat ini.
“Karena ada beberapa posisi yang harus dipegang ASN. Contohnya, kepala bidang dan seksi,” tambahnya.

Senada diungkapkan Anggota Pansus Amir Syarifudin. Dia memperkirakan, peningkatan tipe BPBD paling cepat pada akhir tahun. Sebab, pemkab harus menghitung sekaligus mempersiapkan berbagai kebutuhan anggaran pada APBD perubahan. Toh, raperda yang baru disahkan di tingkat pansus ini menunggu hasil fasilitasi dari gubernur.
“Paling lambat di 2018,” ujarnya.

Terlepas dari itu, politikus PKS ini mengapresiasi goodwill pemkab. Di mana pemkab ikut mendorong perubahan status BPBD. Dengan begitu, penanganan berbagai bencana di Kabupaten Bantul dapat lebih responsif dan maksimal.
“Siapa pun tak ingin ada bencana. Tapi yang namanya bencana tak dapat diprediksi sehingga kita harus bersiap semua,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ketua Fraksi PKS ini juga apresiatif dengan respons pemprov, Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Kementerian Dalam Negeri. Mereka sepakat bahkan mendukung peningkatan status BPBD Bantul. (zam/mg1)