JOGJA – Pemprov DIJ secara resmi mengajukan 1.700 kuota calon pegawai negeri sipil (PNS) kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) guna mengisi kekosongan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tenaga pendidikan dan medis diproyeksikan mendapatkan kuota dengan jumlah paling besar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyantoro mengatakan, belum ada kuota resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap pengajuan yang dilakukan Pemprov DIJ. Namun dari informasi yang disebutkan oleh Kemenpan RB, penerimaan calon ASN tahun ini akan lebih banyak diproyeksikan bagi tenaga pendidikan seperti guru dan tenaga kesehatan.

“Kita pun mayoritas formasi yang diajukan ke pusat adalah guru dan tenaga medis. Ada juga formasi di seluruh OPD, tapi jumlahnya tidak cukup besar,” kata Agus Sabtu (28/4).

Dikatakan, jumlah itu belum bisa menutup kekurangan pegawai di DIJ. Sebab sejak 2012 tercatat PNS berkurang sebanyak 800 orang karena pensiun. Sejak adanya moratorium calon PNS belum ada regenerasi pegawai.”Bisa jadi kuota yang diberikan lebih kecil dari yang kami ajukan. Karena banyak daerah yang kekurangan pegawai,” katanya.

Di bagian lain, terkait lelang lima jabatan eselon II, Agus menjelaskan proses penyeleksian telah memasuki tahap akhir. Namun dipastikan hanya posisi kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) yang belum definitif, karena proses seleksi di dinas itu tidak memenuhi syarat. “Kan sudah kami surati pusat. Tinggal menunggu jawaban,” katanya.

Bila ada persetujuan, lanjut Agus, pihaknya bakal membuka kembali proses lelang sampai ada calon yang kiranya memenuhi persyaratan. Ketentuan usia menjadi syarat yang harus bisa dipenuhi, karena maksimal pengisian jabatan kepala dinas eslon II yakni 56 tahun.

Sementara itu, pada lelang kali ini tidak diikuti PltKepala Dinas PUP ESDM M Mansur,karena secara usia tidak memenuhi syarat. “Harapan kami sih yang mengisi kepada Dinas PUP-ESDM berasal dari dalam karena disiplin ilmunya. Cuma rata-rata usianya sudah di luar persyaratan,” katanya.

Seperti diketahui empat posisi kosong yakni kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepala Dinas Koperasi dan UKM, serta kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) bakal segera terisi.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Gatot Saptadi mengatakan, sudah mengajukan empat calon pejabat tinggi pratama ke Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Selanjutnya, gubernur yang memutuskan serta menempatkan posisi keempatnya.

Saat dicecar calon-calon itu, Gatot masih enggan membeberkan ke-4 nama. Dia beralasan untuk urusan penempatan posisi bagi para eselon II, kewenangan mutlak HB X. “Tinggal nunggu SK gubernur saja, nanti pas dilantikan kan tahu,” jelasnya. (bhn/laz/mg1)