SLEMAN – Konflik warga dengan Dukuh Depok, Ambarketawang, Gamping, Sleman berlanjut. Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) menyesalkan sikap warga yang bertindak berlebihan agar Dukuh Pondok Haris Zulkarnaen turun.

SP meminta warga lebih bijaksana. Setidaknya permasalahan harus benar-benar dimusyawarahkan secara kondusif. Terlebih saat ini bentuk protes warga mulai merembet hingga penolakan pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilu 2019.

“Harusnya tidak usah sampai seperti itu. Coklit dengan permintaan mundur Dukuh Depok itu dua hal berbeda. Saya menyayangkan, harusnya lebih bijak,” jelasnya ditemui seusai peluncuran Kampung Flory Sleman (29/4).

Aksi warga Dusun Depok ini dilakukan secara terbuka. Bentuk protes terwakili dalam spanduk-spanduk yang terpasang di beberapa rumah. Bahkan ruas jalan Wates yang notabene jalan nasional tidak luput dari spanduk penolakan.

Salah satu spanduk yang mencolok berada di sisi barat RS PKU Muhammadiyah Gamping. Secara terang-terangan spanduk tersebut menolak Pemilu 2019. Alasannya selama Haris masih menjabat Dukuh Depok, warga menolak coklit dan Pemilu 2019.

Ketua Forum Peduli Depok Adi Triyamto, 55, membenarkan adanya spanduk tersebut. Mantan ketua RW 29 ini juga membenarkan warga menolak coklit. Bahkan adapula tulisan penolakan kehadiran Panitia Daftar Pemilih (Pantarlih) di depan rumah warga.

“Hampir 90 persen warga menolak Pantarlih sebagai bentuk protes meminta Dukuh terlantik Haris Zulkarnaen turun dari jabatannya,” tegasnya.

Berdasarkan data kependudukan, 90 persen warga penolak berjumlah sekitar 500 kepala keluarga. Sementara data sementara coklit menyebutkan jumlah pemilih di Dusun Depok mencapai 750 orang. Adi berharap tuntutan warga bisa dipenuhi demi kondusifitas lingkungan.

Secara tersirat sejatinya warga tidak menolak coklit dan Pemilu 2019. Hanya saja selama tuntutan tidak dikabulkan, 90 persen warga tetap membulatkan tekadnya. Dirinya juga mengungkapkan saat ini di Dusun Depok sudah tidak ada pengurus RT dan RW.

“Kami tidak menolak ikut Pilpres, tapi dukuh diganti terus baru ikut Pemilu. Pengurus RT dan RW memang sudah vakum sebelum dukuh dilantik. Hingga saat ini belum ada musyawarah pembentukan pengurus (RT/RW),” ujarnya.

Sejak dilantik sembilan bulan lalu kepemimpinan Haris timpang. Termasuk tidak bisa menggelar pertemuan dengan warga maupun pengurus dusun hingga RT dan RW. Mayoritas warga meminta dukuh dijabat oleh orang dipilih masyarakat bukan melalui sistem tes dan seleksi.

Di sisi lain, Dukuh Depok, Haris, menjelaskan bahwa tulisan penolakan coklit dan pantarlih dilakukan oknum warga. Pemasangan bukan dilakukan pemilik rumah sekitar. Dirinya juga menyayangkan pemasangan spanduk di sepanjang Jalan Wates.

“Meminta saya mundur itu beda urusan dengan coklit pantarlih. Kalau meminta saya mundur, saya tetap bertahan karena sudah sumpah jabatan. Jika tetap (menuntut mundur), lebih baik sesuai prosedur seperti lapor ke Inspektorat Pemkab Sleman,” kata Haris. (dwi/iwa/mg1)