GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

JOGJA – PT Angkasa Pura (AP) I targetkan awal Mei seluruh lahan calon bandara di Kulonprogo bersih dari penghuni. Kendati demikian, pemrakarsa New Yogyakarta International Airport (NYIA) itu tetap akan menempuh langkah persuasif terhadap warga yang masih bertahan di lokasi pembangunan bandara.

AP I menyiapkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai alternatif hunian relokasi warga penolak bandara tersebut. “Kami upayakan (warga, Red) dipindah ke tempat yang lebih nyaman dan layak huni. Rusunawa atau kami sewakan rumah kontrakan,” ujar Manager Proyek NYIA Sujiastono di Kompleks Kepatihan Jumat (27/4).

Meski secara hukum seluruh lahan terdampak bandara telah resmi menjadi milik negara, Sujiastono menegaskan, AP I menghindari tindakan represif yang bersifat merugikan warga setempat.

Di sisi lain dia mengeluhkan sorotan publik yang seolah hanya melihat kehidupan 37 kepala keluarga (KK) penolak bandara. Sementara lebih dari 90 persen warga terdampak proyek bandara yang telah menerima ganti rugi pembebasan lahan justru tak mendapat sorotan. “Faktanya begitu, lebih banyak warga yang legawa. Namun keberadaan 37 rumah yang masih menjadi ‘kerikil’ itu memang tak bisa dilupakan,” ungkapnya.

Sementara itu, sekelompok pemuda yang menamakan diri Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Bandara (APRTB) mendesak pemerintah kembali membuka ruang dialog. Langkah tersebut guna menghindarkan kemungkinan dilakukan penggusuran paksa bagi warga yang masih bertahan di lokasi proyek bandara.

Koordinator APRTB Arsyad Arifin meminta jaminan atas lahan produktif untuk kelangsungan hidup warga terdampak NYIA.

Menurutnya, warga penolak bandara yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) memang sudah terkoyak. Beberapa telah menerima dan mencairkan kompensasi. Namun, sikap warga yang tetap bertahan, yang kemudian membentuk Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP) juga harus diperhatikan. “Adanya SP 3 mau tak mau pasti aka nada eksekusi paksa. Itu yang kami khawatirkan,” katanya.

Arsyad tak ingin warga terdampak bandara dipaksa tinggal di rusunawa. Tapi harus mendapatkan kompensasi berupa tanah produktif yang statusnya jelas. Terlebih sebagian besar warga terdampak bandara selama ini berprofesi sebagai petani.

Terpisah, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kulonprogo Suparno mengungkapkan, sebanyak 43 KK warga terdampak bandara bakal menempati lahan magersari Kedundang. Undian nomor rumah telah dilakukan kemarin. Tiga KK dipastikan tak lolos verifikasi karena tak memenuhi kriteria. “Satu KK menolak diverifikasi. Satu lagi lainnya tergolong warga mampu, kemudian sisanya tak diketahui keberadaannya,” ungkap Suparno.

Ditegaskan, relokasi di tanah magersari hanya bagi warga terdampak NYIA dari golongan ekonomi lemah atau tak mampu membangun hunian baru. Menurut Suparno, hunian yang akrab disebut rumah khusus (rusus) di Kedundang siap ditempati. Terdiri atas bangunan fisik rumah lengkap dengan dua kamar, berikut perabotannya seperti meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Fasilitas jaringan listrik dan air bersih juga telah terpasang, meski air belum dialirkan.

Adapun serah terima kunci rumah akan dilakukan awal Mei mendatang, sebelum bulan puasa. Legalitas setiap penghuni dikuatkan dengan surat keputusan bupati.

Total ada 50 unit rumah di atas lahan Pakualamanaat Grond (PAG).(bhn/tom/yog/mg1)