GUNUNGKIDUL –Kebijakan itu akhirnya datang juga. Bupati Gunungkidul Badingah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pengawasan Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji Tiga Kilogram. Itu sebagai respons atas kelangkaan gas bersubsidi yang terjadi belakangan ini.

Ada tiga poin dalam SE yang diteken 23 April lalu. Salah satunya mendorong aparatur sipil Negara (ASN) plus masyarakat dengan penghasilan di atas Rp 1,5 juta per bulan tak menggunakan gas bersubsidi. Poin lainnya meminta camat dan tim koordinasi pemkab memantau penerapan harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.500 per tabung di lapangan.

“Segera tindak lanjuti SE itu,” tegas Badingah Kamis (26/4).

SE dengan nomor 500/1940 juga memuat poin yang tak kalah penting. Yakni, meminta perangkat daerah aktif melakukan sosialisasi bahwa gas melon hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Herry Kriswanto merespons positif penerbitan SE. Kendati isi SE ditujukan kepada perangkat daerah, Herry menegaskan, kalangan DPRD bakal ikut memantau ke lapangan. Itu untuk memastikan bahwa pendistribusian gas melon tak salah sasaran lagi.

“Gas melon itu untuk masyarakat dari golongan tidak mampu,” ucapnya.

Dengan SE ini, Herry berharap pendistribusian gas melon dapat kian merata. Dengan begitu, praktik permainan harga yang berujung pada kelangkaan dapat diantisipasi.

“Bila masih ada yang berani bermain bisa ditindak tegas,” tandasnya.

Terpisah, Camat Tanjungsari Rahmadian mengaku sudah menindaklanjuti SE bupati. Menurutnya, dengan adanya SE kecamatan dapat lebih aktif untuk turun lapangan melakukan monitoring.
“SE bertujuan agar (harga gas melon) tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui, harga gas melon belakangan ini melambung tinggi. Mencapai Rp 23 ribu per tabung.(gun/zam/mg1)