MAGELANG-Aparat keamanan diminta bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kampanye di tempat-tempat Ibadah. Lembaga pelaksana maupun pengawas Pemilu juga diminta untuk lebih memperhatikan persoalan tersebut.

“KPU dan lembaga terkait harus memroses tindakan yang melanggar ini,” tegas Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin di sela-sela Haul dan Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren Raudhatut Thullab, Wonosari, Prajegsari, Tempuran, Kabupaten Magelang, Rabu malam (25/4).

Menurutnya aturan pemerintah tentang larangan kampanye sudah sangatlah jelas dan harus ditaati oleh masyarakat serta para calon kandidat. “Kan sudah ada aturan, tempat-tempat ibadah tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye saya kira itu sudah aturan dan harusnya memang tidak boleh,” tuturnya.

Menurut pria yang juga Rois Aam Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) itu, pelanggaran-pelanggaran semacam itu harus segera dilakukan penanganan dan penindakan karena dapat menimbulkan sebuah konflik yang besar.

Potensi kegaduhan sangat besar kalau tidak dikawal dan ditegakan. Menurutnya, yang menjadi pertanyaan apakah ada pembiaran. Apakah ketidaksiapan atau tidak beranian dalam mengambil langkah ini memang disengaja.”Itu yang membahayakan. Karena sistem tidak akan berjalan mulus,” tegasnya.

Diakuinya, MUI sudah menyampaikan tentang larangan berkampanye di tempat-tempat ibadah. Bahkan pihaknya juga sudah menegaskan, mempolitisasi agama sebagai sarana kampanye itu adalah sebuah hal yang dilarang. “Mengedepankan nilai agama dalam politik itu baik. Jadi politik dipandu oleh agama itu baik. Yang tidak boleh adalah agama dijadikan alat politik,” tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kapolda Jawa Tengah Irjenpol Condro Kirono yang didampingi Kapolres Magelang AKBP Hari Purnomo, Kapolres Magelang Kota AKBP Kristanto Yoga Darmawan dan jajarannya. Condro menegaskan, Negara Kesatuan RI yang besar ini bukan milik satu golongan saja. Bahkan negara ini bisa berdiri karena adanya kesepakatan dari berbagai suku, agama dan lainnya.”Karena negara ini berdiri atas kesepakatan atau bangsa kesepakatan, maka butuh toleransi. Mari kita perkecil perbedaan. Jaga toleransi,” pintanya.

Pimpinan Ponpes Raudhatut Thullab KH Said Asrori berharap dalam tahun politik ini, semua pihak tetap selalu menjaga ukhuwah. Sehingga pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 2018 dan 2019 mendatang benar-benar sebuah pesta dalam rangka mencari pemimpin.”Karena secara hakikat, agama memboleh memilih pimpinan. Bukan milih agama,” tandasnya. (dem/din/mg1)