GUNUNGKIDUL –Pemkab Gunungkidul terus menggenjot penyediaan berbagai fasilitas anak di seluruh desa. Itu untuk mengejar target predikat kabupaten layak anak (KLA). Sebab, hingga sekarang belum ada separo desa di Bumi Handayani yang menyediakan fasilitas anak di ruang publik dengan maksimal.

“Dari 144 desa baru 69 desa yang layak anak,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3KB-PMD) Gunungkidul Sujoko saat dihubungi Senin (23/4).

Sujoko berpendapat pekerjaan pemkab menuntaskan problem infrastruktur fasilitas anak ini bukan perkara gampang. Kendati begitu, Sujoko optimistis predikat Gunungkidul sebagai KLA dapat segera terwujud. Toh, pemerintah desa dapat mengambil peran.

“Peran desa ini yang perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Dikatakan, KLA digagas sejak 2010. Seiring waktu berjalan, 69 desa berlomba-lomba menjadi desa layak anak (DLA). Sujoko mencatat, 65 desa di antaranya menyabet predikat DLA kategori pratama. Dua desa lainnya dengan kategori madya. Yaitu, Desa Ngestiharjo dan Bejiharjo. Dua sisanya kategori nindya. Yakni, Desa Ngalang dan Banaran.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3KB-PMD Gunungkidul Rumi Hayati memastikan, progres Gunungkidul menuju KLA on the track. Itu ditandai dengan peningkatan kategori yang disabet Gunungkidul selama beberapa tahun terakhir. Pada 2013, misalnya, Gunungkidul menggondol predikat pratama layak anak. Kemudian, naik menjadi madya pada 2017.

“kami targetkan predikat nindya tahun ini,” katanya optimis.

Dikatakan, masih ada tahapan berikutnya setelah nindya. Yaitu, utama. Kendati begitu, Rumi optimistis Gunungkidul sanggup meraih predikat KLA pada 2025. Sesuai amanat Undang-undang No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Juga, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA.

“Dengan adanya KLA hak anak bisa terpenuhi,” tambahnya.(gun/zam/mg1)