KULONPROGO – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIJ memberikan perhatian serius terhadap maraknya penambangan pasir di kawasan Sungai Progo. Pemprov DI didesak mengambil langkah tegas terhadap praktik penambangan pasir yang ditengarai menggunakan alat-alat modern seperti pompa sedot.

“Penegakan hukum harus dilakukan. Kegiatan penambangan harus pula disesuaikan dengan tata ruang,” ujar Ketua Dewan Daerah Walhi DIJ Suparlan Minggu (24/4).

Suparlan minta agar fungsi pengawasan melalui monitoring Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY harus dilakukan secara intensif. Terutama terhadap kegiatan yang melibatkan kooporasi.

Suparlan mengusulkan dibentuk Media Watch Tata Ruang. Walhi juga mengingatkan, UU tentang Lingkungan Hidup aturannya sudah jelas. Kasus perusakan terhadap lingkungan bukan delik aduan. Namun delik pidana murni yang langsung dapat ditindak. “Aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan,” kritiknya.

Di sisi lain, koran ini sempat mengadakan penelusuran ke lapangan. Tepatnya di kawasan Desa Banaran, Galur, Kulonprogo yang lokasinya persis di tepi Sungai Progo. Koran ini menemukan adanya praktik penambangan pasir dengan pompa sedot di perbatasan Dusun Bleberan dan Dusun Sawahan, Banaran, Galur, Kulonprogo.

Sejumlah penduduk setempat menginformasikan praktik sedot pasir terjadi pada setiap hari dan dilakukan pada malam hari. Peristiwanya selepas pukul 20.00 hingga dinihari hari. Ada dugaan penambangan itu dilakukan tanpa izin alias liar.

“Rata-rata tiap hari ada 200 truk lalu lalang keluar masuk. Bayangkan satu truk nilai pasirnya Rp 1 juta, berarti per malam kurang lebih Rp 200 juta. Kalau sebulan bisa tembus Rp 6 miliar,” ungkap penduduk setempat yang dijumpai di lokasi. Beberapa orang warga menyesalkan dengan praktik pembiaran yang berpotensi merusak lingkungan hidup tersebut.

“Kekayaan alam kita seperti dirampok. Aparat harus segera turun tangan,” harap mereka. Rata-rata warga menjadi penambang pasir dengan menggunakan alat-alat tradisional.

Terpisah, Kepala Biro Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharudin M, Kamba memertanyakan kelanjutan penangkapan terhadap sejumlah penambang pasir yang memakai mesin sedot pada Minggu (7/1 ) silam. Saat itu jajaran Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda DIJ menangkap tujuh orang dan menyita enam unit mesin sedot pasir, empat truk serta satu colt bermuatan pasir.

Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yulianto saat itu menyatakan, status tujuh orang yang diperiksa itu ditentukan melalui gelar perkara. Pelaku diancam dengan pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Ancaman pidananya paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. “Kami akan minta klarifikasi Polda DIJ dengan penanganan perkara itu. Apakah sudah dilimpahkan ke penuntut umum atau diam-diam dihentikan,” ucap Baharudin. (*/kus/iwa/mg1)