KULONPROGO – Sertifikat tanah warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) sudah beralih ke negara pasca putusan konsinyasi pengadilan. Warga penolak bandara, lebih baik segera mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan dan segera meninggalkan area Izin Penetapan Lokasi (IPL) NYIA.

“Langkah terbaik yang saat ini bisa diambil warga penolak bandara adalah segera memproses pengambilan uang ganti rugi di pengadilan. Untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik,” kata Pimpinan Proyek Pembangunan NYIA Sujiastono Senin (23/4).

AP I tengah mengejar target beroperasinya NYIA pada 2019. Agar tidak terganggu aktivitas pembangunan fisik bandara, warga bisa segera pindah dari area IPL.

Setelah surat peringatan (SP) satu dan SP2 telah dilayangkan dua pekan lalu, SP3 rencana akan dilayangkan besok (25/4). Pihaknya bersedia membantu kepindahan, termasuk menyediakan angkutan barang yang dibutuhkan.

“Warga bisa mengakses rusun yang disiapkan pemkab, atau ke rumah kerabat atau ke rumah mereka sendiri yang di luar IPL NYIA. Bagi yang tidak punya, jika masih memungkinkan, bisa mendaftarkan diri sebagai calon penghuni rumah khusus (rusus) Magersari,” kata Sujiastono.

Intinya mereka tetap harus pindah, tidak ada hak mutlak warga negara untuk memiliki tanah. “Terlebih jika negara membutuhkan, maka hak warga bisa beralih menjadi hak negara,” kata Sujiastono.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan, pemkab akan terus melakukan pendekatan persuasive. Salah satunya dengan mendatangi satu per satu warga yang masih menolak.

Berdasarkan identifikasi profil warga penolak yang dilakukan Pemkab Kulonprogo mereka menerima nilai ganti rugi pembebasan lahan bernilai miliaran rupiah dari proses konsinyasi.

“Beberapa warga juga sudah memiliki tanah, rumah pengganti (tempat tinggal sementara) atau kerabat yang akan menumpang jika proses eksekusi atau pengosongan lahan dilakukan,” kata Hasto.

Hanya dua warga pemilik tanah yang nilai ganti ruginya di bawah Rp 250 juta hingga Rp 300 juta. “Artinya, hanya sebagian kecil saja yang tidak memiliki alternatif tempat tinggal sementara,” ujar Hasto.

Terkait relokasi magersari tahap II, Pemkab masih menunggu jawaban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun berdasarkan informasi, pemerintah pusat menyebut tidak ada masalah berarti untuk menyanggupi permohonan rusun tahap II. Lokasi yang diusulkan di Kaligintung.

Sementara itu, salah satu warga penolak bandara yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) Sofyan mengungkapkan lahan yang saat ini dimiliki dan ditempati warga adalah barang halal dan akan dijaga dan dipertahankan.

Dirinya dan juga warga penolak lainnyanya akan tetap berusaha mempertahankannya dan tidak pernah berkeinginan menyerahkan tanah tersebut kepada siapapun. Termasuk untuk kepentingan pembangunan bandara.

“Kami tidak mau tahu dengan segala proses pembangunan bandara berikut iming-iming nominal ganti rugi miliaran rupiah yang bisa didapatkan warga. Yang kami butuhkan kehidupan nyaman aman tenteram tanpa penggusuran. Yang namanya tidak ya tidak, sudah, jangan dipaksa-paksa,” kata Sofyan. (tom/iwa/mg1)