JOGJA – Meski belanja dana keistimewaan (danais) pada termin pertama hanya terserap 90,67 persen yakni sebesar Rp 150 miliar, angka ini terbilang cukup tinggi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Tavip Agus Riyanto menyebut jumlah tersebut secara administrasi sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Sebab, syarat penyerapan termin sebesar 80 persen.

“Dari dana yang terserap itu kami realisasikan ke sejumlah program dari empat urusan,” kata Tavip Kamis (19/4).

Realisasi danais termin pertama sebesaar Rp 136 miliar. Jumlah tersebut terserap dalam empat urusan seperti kebudayaan, kelembagaan, tata ruang, dan pertanahan. Tata ruang yang memiliki mata anggaran paling tinggi realisasinya tahap I sebesar Rp 108 miliar. Sementara itu kebudayaan realiasi tahap I mencapai Rp 23 miliar, disusul pertanahan realisasinya sebesar Rp 2,3 miliar, dan kelembagaan sebesar Rp 1,8 miliar.

Dia menjelaskan, Danais 2018 yang besarnya mencapai Rp 1 triliun akan disalurkan pemerintah pusat kedalam tiga termin. Nantinya tahap kedua sebesar 65 persen dan tahap terakhir sebesar 20 persen. Dari jumlah tersebut pagu terbesar ada diurusan tata ruang sebesar Rp 556,4 miliar yang diperuntukan bagi lima program dan 19 kegiatan.

Kebudayaan dengan pagu Rp 406,6 miliar digunakan untuk membiayai 11 program dan 41 kegiatan. Sedangkan pertanahan dengan empat program dan 13 kegiatan pagu anggarannya sebesar Rp 23,04 miliar dan urusan kelembagaan dengan pagu Rp 13,8 miliar digunakan untuk enam program dan 23 kegiatan.

Dari yang ditargetkan pada termin pertama, diakui tidak semua program terlaksana dengan baik. Seperti bidang pertanahan, masih terganjal proses administrasi di BPN. Termasuk, kegiatan pertanahan untuk perizinan berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena menunggu revisi peraturan tentang pemanfatan tanah desa.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menyindir eksekutif, untuk tidak hanya menampilkan serapan program dan pembangunan fisik semata. Melainkan ditampilkan pula keberhasilan dalam pembangunan manusia, terutama dalam pengetasan kemiskinan dan ketimpangan.

“Terkait capaian serapan realisasinya memang tinggi, termasuk fisik. Tapi kan belum pernah dikaitkan dengan kesejahteran,” kata Inung, sapaannya, kemarin.

Politikus PAN ini mendorong adanya evaluasi bersama, agar penyusunan program pemanfataan danais benar-benar bisa seiring antara pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat. “Silakan dievaluasi lebih mendalam lagi,” tandasnya. (bhn/ila/mg1)