MAGELANG- Alouvie RM SH selaku kuasa hukum terdakwa RM Triyanto Prastowo Sumarsono meminta majelis hakim PN Magelang untuk membebaskan kliennya. Alasannya, karena PT KAI selaku pelapor pelanggaran Pasal 385 ayat (4) KUHP, dianggap sebagai pihak yang tidak kuat selaku pemilik.

Mengingat, tanah yang disengketakan saat ini sudah keluar sertifikat atas nama pihak lain, yakni Ir FX David Suryanto. “Bagaimana bisa tanah yang sudah keluar sertifikat dan hak guna bangunan atas nama pihak ketiga, bisa dipersoalkan oleh PT KAI,” kata Alouvie usai sidang Rabu (18/4).

Dijelaskan, tanah yang dianggap PT KAI dilanggar oleh Triyanto, yakni berdasarkan hak pengelolaan nomor : 00006, nomor 00009 dan nomor 00013. Faktanya, Kantor Pertanahan Kota Magelang juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 000209 pada tanggal 29 Maret 2010 atas nama David Suryanto dan atas nama CV Mitra Indah Semarang.Sebab, tanggal berakhirnya hak pada 25 Maret 2040. “Ini harusnya masalah perdata. Bukan pidana. Kalaupun dipaksakan masuk ranah pidana, harusnya David harus bersama-sama PT KAI melaporkan hal ini. Faktanya David tidak ikut,” tuturnya.

Karena fakta tersebut, Alouvie meminta majelis hakim yang terdiri Ernila Widikartikawati SH sebagai ketua dengan anggota Wahyu Sudrajat SH dan Hengky Kurniawan SH membebaskan terdakwa. Yakni dengan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Aksa Dian A SH dan Nurbadi Yunarko SH batal demi hukum. Setidaknya, menyatakan dakwaan JPU tidak bisa diterima.”Juga memulihkan nama baik terdakwa,”tegasnya.

Seperti diketahui, terdakwa dilaporkan PT KAI dan telah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Magelang setelah kasusnya dilimpahkan. JPU mendakwa RM Triyanto dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP yang berisi barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia. Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

JPU juga mendakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena menyewakan tanah di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang kepada orang bernama Sumadi dan Supeno, masing-masing seluas 30 meter persegi dan 40,5 meter persegi.Satu bidang tanah lagi kepada Susanto di Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang seluas 587,25 meter persegi.

“Terdakwa menyewakan tanah itu, padahal PT KAI juga memiliki hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hal itu, PT KAI mengalami kerugian Rp 527.067.355. Juga rugi Rp 58 juta, karena PT KAI tidak dapat menyewakan ketiga bidang tanah tersebut,” ungkap JPU Akasa. Sidang ditunda hingga 25 Aprilmendatang. (dem/din/mg1)