SLEMAN – DPRD DIJ melakukan uji lapangan terkait efektivitas penerapan Perda 2/2017 tentang Ketertiban Umum dan Kenyamanan. Uji lapangan menyasar sebuah kos ekslusif di kawasan Seturan Condongcatur Depok Sleman.

Selain itu sebuah cafe di jalan Urip Sumoharjo Jogja juga dicek. Kemudia sebuah bar cafe dalam sebuah hotel di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sariharjo Ngaglik, juga didatangi pada Senin malam (16/4).

Ketua Panitia Khusus Perda 2/2017 Sukarman menilai penerapan aturan belum tegas. Terbukti dari inspeksi masih ditemukan pelanggaran. Mulai izin kos ekslusif hingga jam operasional bar dan cafe.

“Hasil inspeksi ini menjadi rekomendasi pengawasan Perda. Kami mendapati masih ada pelanggaran. Penerapan dan pengawasan perda belum optimal,” kata Sukarman.

Temuan pertama di kos ekslusif kawasan Seturan jam kunjung belum berlaku. Terbukti masih adanya tamu lawan jenis yang datang di luar jam kunjung. Bahkan beberapa tamu lelaki ada di kamar penghuni perempuan.

Tidak hanya mengorek keterangan penghuni dan pemilik, tim juga bertanya tetangga. Dari penuturan tersebut terungkap tidak ada batasan jam berkunjung bagi tamu. Meski telah ada aturan tertulis, faktanya tamu kos bebas masuk jam berapapun.

“Info kami dapatkan dari tetangga bangunan kos ekslusif ini. Bahkan pernah suatu waktu ditegur malah mengajak berkelahi. Ini kan salah dan mengganggu ketertiban umum,” ujar Sukarman.

Cafe di kawasan Jalan Urip Sumoharjo tim tidak menemukan apapun. Lift menuju lantai tiga tidak bisa digunakan. Bahkan pintu di lantai tiga juga tidak bisa dibuka.

Berdasarkan keterangan, tim Satpol PP DIJ sebelumnya telah merazia cafe tersebut. Untuk saat ini cafe dalam proses penyidikan oleh dinas terkait. Sukarman mendesak ada penindakan apabila cafe tersebut belum memenuhi syarat.

“Kalau menyimpang dan tetap nekat beroperasi tutup saja. Ranah penegakan perda adalah Satpol PP sesuai tupoksi dari Dinas Perizinan,” tegas Sukarman.

Anggota Pansus Chang Wendryanto memandang pelanggaran menjadi potensi merugikan. Terkait perizinan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena pemilik bisnis tidak melengkapi izin usaha sebelum beroperasi.

Baik produk Perda Pemprov maupun Perda Pemkab dan Pemkot bagus dan kuat. Namun pengawasan dan implementasi belum optimal. Alhasil ditemukan sejumlah pelanggaran, tidak hanya Perda 2/2017 namun juga Perda lainnya.

“Poin pentingnya adalah ketertiban dan kenyamanan, jika tidak berizin maka tidak terpantau. Peran Satpol PP juga harus didorong agar produk aturan baku berlaku tegas,” ujar Chang.

Akal-mengakali masih kerap terjadi dalam perizinan terutama bisnis hiburan malam. Awalnya pengajuan izin sebagai cafe namun implementasi bergeser jadi diskotek. Semakin lengkap adanya penjualan minuman beralkohol tanpa izin penjualan.

“Seperti ini yang harus ditindak tegas, apalagi saat ini jumlah cafe yang bertransformasi menjadi diskotek di Jogjakarta juga tidak sedikt. Jangan sampai lengah pengawasannya, ” kata Chang. (dwi/iwa/mg1)