GUNUNGKIDUL –Pemkab Gunungkidul harus serius menuntaskan problem kesehatan. Terutama, dalam bidang sanitasi. Sebab, hingga sekarang sekitar 40 persen kepala keluarga (KK) di Bumi Handayani belum memiliki jamban layak. Mayoritas masih berupa jamban cemplung.

“Ada 40 persen lebih yang belum memiliki jamban sehat,” jelas Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka saat dihubungi Selasa (17/4).

Priyanta mengklaim, nyaris mayoritas warga Gunungkidul tak ada lagi yang buang air besar sembarangan (BABS). Kendati begitu, perilaku ini belum menjadi jaminan pola hidup bersih dan sehat. Karena itu, Priyanta memastikan, jambanisasi menjadi salah satu program prioritas pemkab pada 2018. Saking prioritasnya, pemkab tidak sendirian menuntaskan problem sanitasi ini. Pemkab juga menggandeng pemprov dan pemerintah desa (pemdes).

“Terutama untuk penganggarannya,” ucapnya.

Kendati disengkuyung pemprov dan pemdes, Priyanta memastikan, sasaran program ini tidak akan tumpang-tindih. Sebab, acuan program ini menggunakan basis data terpadu pemkab. Masing-masing level pemerintahan punya target sasaran. Pemprov, misalnya, menggarap jambanisasi di dua kecamatan pada 2018. Yaitu, Gedangsari, dan Saptosari.

“Kemudian, pemkab sendiri juga menggarap sebagian kecamatan,” tuturnya.

Terkait peran pemdes, bupati Gunungkidul telah meneken peraturan bupati. Salah satu isinya, pemdes diminta menganggarkan dana stimulan untuk jambanisasi di APBDes. Minimal satu desa lima KK. Dengan berbagai terobosan ini, Priyanta menargetkan, Program Jambanisasi tuntas pada 2019.

“Maksimal 2020,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Priyanta mengungkapkan, kriteria jamban sehat adalah jenis leher angsa. Jenis ini butuh menggelontorkan air untuk menghilangkan kotoran. Praktis jamban jenis ini dapat menghindarkan bau sekaligus mencegah lalat dan kecoak masuk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Rakyat Gunungkidul Eddy Praptono menyebutkan, anggaran jambanisasi sebesar Rp 500 juta. Sasarannya adalah 258 KK di berbagai desa. Antara lain, Payaman, Wonosari, Siraman, Wareng, dan Kepek. Juga, Desa Karangduwet, dan Semanu.

“Setiap rumah dianggarkan Rp 3,5 juta,” sebutnya.(gun/zam)