JOGJA – Pemkot Jogja tidak ingin kalah cepat dengan pengusaha dalam kepemilikan tanah. Hal itu yang mendorong pemkot membeli lahan untuk menyiapkan bank tanah guna mempersiapkan kebutuhan lahan dan mengendalikan harga tanah.

“Sebagai antisipasi kebutuhan lahan masa depan, kita perlu siapkan bank tanah,” ujar Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) Jumat (30/3). Menurutnya, bank tanah itu untuk persiapan pembangunan fasilitas publik dan kantor pemerintahan di masa mendatang. “Kalau tidak sejak awal memperoleh lahan-lahan yang perlu diambil, lama-lama tidak dapat mempunyai lahan,” tambahnya.

HP mengatakan selama ini sudah rutin melakukan pengadaan lahan di Kota Jogja, tapi sebatas dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau publik (RTHP). Dalam konsepnya bank tanah yang disiapkan itu bisa dimanfaatkan untuk untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Tapi kami perioritaskan dulu untuk ruang-ruang publik, fasilitas publik, dan perkantoran,” tuturnya.

Bank tanah itu, juga sebagai upaya Pemkot Jogja untuk mengenal harga tanah di Kota Jogja. Selain juga antisipasi, supaya lahan di kota ini tidak hanya dikuasai segelintir orang saja. Hal itu belajar dari pengalaman sebelumnya, yang lahan ditawarkan ke Pemkot Jogja tapi akhirnya dibeli pengusaha. “Ada yang membeli tanah itu sekadar untuk investasi untuk dijual kembali, padahal Pemkot Jogja sedang butuh lahan,” jelasnya.

Tapi, Ketua DPD PAN Kota Jogja ini menyatakan untuk pengadaan bank tanah di Kota Jogja hanya bagi lahan yang akan dijual masyarakat. Pemkot tidak akan mencari lahan. “Kalau masyarakat ada yang mau menjual bisa menghubungi Pemkot Jogja, pembelian juga sesuai prosedur,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kota Jogja Hari Setya Wacana mengatakan, untuk pembelian lahan tidak bisa sembarang. Harus sesuai rencana kerja tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk itu OPD yang memiliki program dan membutuhkan lahan agar segera diusulkan dalam penganggaran. “Kalau asal beli tapi tidak dimanfaatkan, nanti dikatakan lahan mangkrak,” ujarnya.

Terkait konsep bank tanah yang disampaikan HP, Hari menilai hal itu bisa diwujudkan sesuai dengan kebutuhan tiap OPD. Pria berkumis itu mencontohkan, Dinas Pertanian dan Pangan yang memiliki program pengembangan pertanian perkotaan, bisa mencari lahan-lahan kering yang tidak dimanfaatkan oleh warga.

“Seperti ada lahan kering, ditanyakan ke masyarakat kenapa dikeringkan? Kalau memang mau dijual, kami (Pemkot Jogja) siap membeli,” terangnya. (pra/laz/mg1)