JOGJA- Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIJ 2017-2022 gagal mencapai kata mufakat. Rapat terakhir pansus dengan agenda membahas target RJPMD sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X berakhir deadlock alias buntu.

Visi HB X sebagai gubernur masa jabatan 2017-2022 adalah Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Sedangkan misinya berupa Pancamulia atau lima kemuliaan.

Dalam mengimplementasi visi dan misi itu, antara pansus dengan Pemprov DIJ berseberangan pendapat. Khususnya terkait penurunan angka kemiskinan dan gini ratio pendapatan selama lima tahun ke depan.

Angka yang dipatok parlemen berbeda dengan yang diinginkan pemprov. Parlemen menghendaki angka kemiskinan dari 12, 36 persen menjadi 5 persen. Atau turun sebesar 7,36 persen. Sedangkan gini ratio ketimpangan pendapatan, dewan ingin DIJ masuk 10 besar nasional. Meski tidak disebutkan angka secara pasti, gini ratio ketimpangan pendapatan DIJ disebut sebagai yang tertinggi secara nasional.

Sebaliknya pemprov hanya berani mematok penurunan angka kemiskinan 7,36 persen dan gini ratio ketimpangan 0,35 persen. Target pemprov itu dituding tak konsisten. Sebab dalam nota kesepakatan rancangan awal RPJMD yang diteken gubernur dan ketua DPRD DIJ telah menyepakati angka 5 persen.

“Kami minta nota kesepakatan itu dijadikan pedoman penyusunan Raperda RPJMD, sehingga indikator kinerja utama tidak berubah-ubah,” ungkap anggota pansus dari Fraksi PKS Huda Tri Yudiana Jumat (30/3). Indikator kinerja yang dimaksud Huda adalah target penurunan angka kemiskinan dan gini ratio ketimpangan pendapatan tersebut.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi punya pandangan berbeda. Gatot menarget penurunan angka kemiskinan dari 12,36 persen menjadi 7,36 persen atau hanya turun 5 persen. “Angka itu sudah jauh lebih optimistis dibandingkan agregat target penurunan kemiskinan kabupaten dan kota se-DIJ yang hanya 2,9 persen dari 12,36 persen menjadi 9,46 persen,” ujar Gatot.

Fakta empiris penurunan angka kemiskinan DIJ, lanjut Gatot, selama lima tahun sebesar 3,52 persen. Itu terjadi sepanjang 2012-2017. “Sehingga rata-rata penurunan tiap tahun 0,70 persen,” imbuh Gatot yang didampingi Kepala Bappeda DIJ Tavip Agus Rayanto.

Perbedaan pendapat antara pemprov dengan pansus tak urung membikin pusing Ketua Pansus RPJMD Suharwanta. Saat memimpin finalisasi rapat kerja pada Kamis (29/3) lalu, Suharwanta sempat menawarkan langkah kompromi dengan meminta pendapat anggota pansus.

Dari 17 anggota pansus RPJMD, rapat hanya dihadiri dua anggota. Yakni Totok Hedi Santoso dari FPDI Perjuangan dan Huda mewakili FPKS. Totok yang diberikan kesempatan pertama mengaku dapat memahami argumentasi pemprov. “Kami memercayai eksekutif punya perangkat menghitung secara akurat angka kemikinan maupun gini ratio ketimpangan pendapatan,” ucap Totok.

Sedangkan Huda saat diminta berbicara tegas menolak argumentasi Gatot. Dia berpegang teguh target 5 persen yang sudah masuk dalam dokumen nota kesepakatan rancangan awal RPJMD yang diteken gubernur bersama dewan. “Kesepakatan itu harus dipegang,” pintanya.

Lantaran adanya sikap itu, Suharwanta menyebut tidak ada kesepakatan bulat. “Kesepakatanya masih lonjong,” selorohnya. Untuk mencari solusi, semula ada ide menyerahkannya ke pimpinan dewan agar mengadakan lobi dengan gubernur. Namun gagasan itu tidak terlaksana. Sebagai pimpinan pansus Suharwanta akhirnya menyerahkan persoalan itu pada sikap setiap fraksi saat paripurna.

Saat rapat harmonisasi di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebelum paripurna muncul angka baru. Target penurunan angka kemiskinan pemprov bukan 7,6 persen. Tapi 7 persen atau turun 0,6 persen.

Angka terakhir ini disepakati mayoritas fraksi. Termasuk FPDI Perjuangan sebaga fraksi terbesar. Lima fraksi lain yakni FPAN, FPG, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Persatuan Demokrat tak lagi menyoalnya. Satu-satunya fraksi yang mengingatkan agar dewan dan gubernur memedomani kespakatan awal hanya Fraksi PKS. “Kami minta pemprov konsisten,” desak Ketua Fraksi PKS Agus Sumartono dalam pendapat akhirnya. (kus/yog/mg1)