Leny Yuliani

BANTUL – Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang digadang-gadang Pemkab Bantul urung terealisasi secepatnya. Sebab, ada serangkaian tahapan yang harus dituntaskan. Kendati begitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPM-PT) optimistis kemudahan dalam pelayanan tersebut bisa terealisasi tahun ini.

Kasi Pelayanan DPM-PT Bantul Leny menyebutkan, salah satu piranti penting dalam penerapan PTSP adalah regulasi. Nah, raperda yang diproyeksikan sebagai payung hukum PTSP baru naik ke meja pembahasan tahun ini. “Semoga bisa dibahas dan dituntaskan secepatnya,” jelas Leny Yuliani di ruang kerjanya Kamis (29/3).

Selain regulasi, DPM-PT bersama sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya juga membentukan tim khusus. Namanya satgas percepatan. Tugasnya melakukan akselerasi proses terwujudnya PTSP.

Dengan pemberlakuan PTSP, Leny mengungkapkan, bukan berarti seluruh perizinan ditangani DPM-PT. Sebab, DPM-PT tidak memiliki kompetensi untuk menangani berbagai hal teknis. Kendati begitu, pengurusannya tetap di kantor DPM-PT. “OPD terkait akan menempatknya stafnya di sini,” ucapnya.

Menurutnya, PTSP merupakan salah satu jawaban mempermudah proses pengajuan berbagai perizinan. Sekaligus menutup celah berbagai praktik suap.

Mendengar hal ini, Anggota Komisi B DPRD Bantul Setiya mendukung penuh rencana penerapan PTSP. Itu untuk mendukung iklim investasi di Kabupaten Bantul. Namun, Setiya mengaku belum mendengar rencana pembahasan raperda PTSP. “Bisa jadi di perubahan propemperda,” katanya.

Baginya, payung hukum PTSP cukup dengan peraturan bupati. Kendati begitu, politikus PKS ini menganggap payung hukum berupa perda jauh lebih baik. (zam/din/mg1)