JOGJA – Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengkritisi isi hantaran laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov DIJ 2017. Arif menilai, hantaran LKPJ yang dibacakan Wakil Gubernur DIJ Paku Alam (PA) X hanya menonjolkan sisi keberhasilan. Sementara aspek-aspek lain yang bersifat negatif tidak disebutnya. “Faktanya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di DIJ masih sangat tinggi,” beber Inung, sapaan akrabnya, usai sidang paripurna mendengarkan pembacaan hantaran LKPJ DIJ Kamis (29/3).

Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) DIJ, ketimpangan gini ratio DIJ mencapai 0,44. Sedangkan ketimpangan antarwilayah periode 2012-2016 cenderung meningkat. Dari 0,4737 menjadi 0,4661. Sementara persentase tingkat kemiskinan per September 2017 mencapai 12,36 persen atau 466,33 ribu orang. Sedangkan persentase tingkat kemiskinan DIJ 12,36 persen atau 466,33 ribu orang. Menurut Inung, hal tersebut seharusnya juga dikemukakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah.

Karena itu Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2017 DPRD DIJ akan menyoroti capaian tersebut dengan membandingkannya dengan LKPJ tahun sebelumnya. “Bila perlu pansus akan menghadirkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai elemen penting yang bertindak menjalankan program kinerja pemerintah,” katanya.

Kendati demikian, Inung mengapresiasi keberhasilan yang telah dicapai pemprov. “Namun yang menjadi perhatian dewan, apakah keberhasilan itu progresif atau landai-landai saja,” lanjut politikus asal Kotagede, Kota Jogja.

PA X saat membacakan hantaran LKPJ DIJ 2017 mengakui bahwa ketimpangan menjadi salah satu indikator yang belum tercapai. Ada tujuh indikator capaian kinerja utama (IKU) yang belum 100 persen. Antara lain, ketimpangan antarwilayah, ketimpangan pendapatan, lama tinggal wisatawan, lama tinggal wisatawan mancanegara, dan angka melek huruf, lama sekolah, dan PDRB per kapita. Khusus ketimpangan lama sekolah dan PDRB per kapita, menurut PA X, tidak bisa dibandingkan dari tahun sebelumnya. Alasannya, metode perhitungannya mengalami perubahan.

Hasil positif terjadi pada pengelolaan keuangan daerah. Dari target sebesar Rp 5,08 triliun terealisasi 100 persen. “Hal itu menunjukkan target terpenuhi. Terutama pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” klaimnya.

Capaian PAD justru melebihi target. Mencapai 103,99 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 1,78 triliun. Terealisasi Rp 1,85 triliun. Sementara tingkat serapan anggaran mencapai 93,6 persen atau Rp 4,92 triliun. Dari total belanja daerah Rp 5,25 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,69 triliun dan belanja langsung Rp 2,55 triliun. (bhn/yog/mg1)

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)